Penelitian ini menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Ngawi serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), data sekunder dianalisis secara tematik berdasarkan lima dimensi Public Accountability Framework. Hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntabilitas bansos di Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala struktural dan administratif. Pada dimensi legal dan administratif, ditemukan ketidaksesuaian regulasi serta kegagalan digitalisasi berbasis NIK dalam mengatasi inclusion dan exclusion error akibat lemahnya verifikasi lapangan. Lemahnya akuntabilitas politik dan profesional juga tecermin dari penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Selain itu, transparansi yang bersifat prosedural memicu asimetri informasi, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan integrasi regulasi, digitalisasi, etika aparatur, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun tata kelola bansos yang akuntabel dan berkelanjutan.
Copyrights © 2026