<![CDATA[      Baru-baru ini rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Muladi, membuat kebijakan untuk tidak mengijinkan kampusnya dijadikan ajang kampanye dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dimaksud agar supaya persatuan dan kesatuan benar-benar tercermin di kampus Undip sekaligus untuk menghindari hal-hal yang bersifat disintegratif. Apapun risikonya Pak Muladi tetap akan menolak keras kampanye di kampus Undip menjelang Pemilu tahun ini.      Kebijakan Pak Muladi tersebut tak urung menimbulkan berbagai tanggapan, baik dari intern maupun dari ekstern Undip. Beberapa ma-hasiswa aktivis kampus menyatakan kurang sependapat dengan adanya kebijakan tersebut. Beberapa aktivis mahasiswa tersebut menyatakan bahwa sudah saatnya kampus dijadikan ajang kampanye; dalam hal ini yang dibidik adalah dataran intelektual, bukan dataran emosionalnya. Apalagi dalam masa Pemilu yang akan datang maka kampanye "hura-hura" harus dihindari dan selanjutnya dikembangkan kampanye yang bersifat dialogis. Kampus harus berani memelopori penyelenggaraan kampanye yang bersifat dialogis tersebut.      Kalau kita runut sejarah sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Pak Muladi tersebut bukan merupakan hal yang baru karena beberapa tahun yang lalu konon telah ada kesepakatan tidak tertulis antar rektor PTN untuk tidak mengijinkan kampusnya sebagai ajang berkampanye politik dari organisasi peserta Pemilu apapun. Kesepakatan ini selanjutnya diikuti oleh beberapa PTS.     Meski pernyataan Pak Muladi tersebut bukan merupakan hal baru tetapi tetap saja mengundang perhatian. Mengapa? Anjuran dilakukan-nya kampanye dialogis ada yang mengkonotasikan sebagai kampanye yang dimulai di kampus. Lebih daripada itu bahkan seorang rektor universitas di Yogyakarta secara terbuka menyatakan ketersetujuannya untuk menjadikan kampusnya sebagai ajang kampanye politik.]]>
Copyrights © 1997
