<![CDATA[Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadikan hilirisasi nikel sebagai prioritas strategis nasional dan berhasil meningkatkan ekspor produk hilir lebih dari tiga kali lipat sejak 2020. Namun, keberhasilan tersebut membawa konsekuensi ekologis berupa akumulasi slag nikel dalam jumlah besar di kawasan smelter. Walaupun tergolong limbah non-B3, slag nikel berpotensi melepaskan logam berat melalui leaching ke tanah dan air tanah yang membahayakan kesehatan masyarakat. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penerapan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan slag nikel sebagai material konstruksi (beton, batako, dan campuran aspal), sehingga limbah tidak menumpuk di lingkungan. Pemanfaatannya sebagai campuran beton terbukti menurunkan biaya produksi hingga 13,6% sekaligus mengurangi emisi CO₂ hingga 200 kg CO₂/m³ (untuk formulasi geopolimer) dibandingkan beton konvensional. Namun, klaim tersebut berpotensi menjadi greenwashing apabila tidak didukung verifikasi independen berstandar global. Optimalisasi pemanfaatan slag nikel juga terhambat kendala struktural: SNI 8870:2019 masih bersifat sukarela dan belum diwajibkan dalam pengadaan pemerintah (absen dari NSPK Bina Marga), meskipun variabilitas mutu antarfasilitas smelter justru mempertegas urgensi pewajiban tersebut, serta resistensi pasar di luar kawasan industri. Untuk mengatasinya, diperlukan tiga langkah kebijakan; penguatan pengawasan lingkungan dan verifikasi independen, pewajiban SNI beserta integrasinya dalam pengadaan infrastruktur pemerintah, serta akselerasi komersialisasi melalui insentif produksi dan perluasan adopsi pasar swasta.]]>
Copyrights © 2026
