<![CDATA[Camat melalui kewenangan delegatifnya berperan dalam menangani konflik pertanahan di tingkat kecamatan, namun fenomena sengketa lahan di Kecamatan Watang Pulu masih menunjukkan peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik mediasi menggunakan kerangka Christopher W. Moore, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan langkah strategis agar hasil kesepakatan lebih berdaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan penelaahan dokumen resmi. Analisis data dijalankan secara interaktif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan diperkuat melalui strategi triangulasi sumber dan teknik, pengecekan anggota, serta diskusi teman sejawat. Hasil penelitian mengungkap bahwa Camat Watang Pulu telah menerapkan dua belas tahapan Moore secara adaptif dalam fase diagnostik, intervensi, serta formalisasi. Meski demikian, keberhasilan perundingan sering kali terganjal oleh benturan nilai antara ekonomi dan harga diri (sirik), intervensi pihak ketiga, serta keandalan data administrasi desa yang lemah. Agar fungsi mitigasi ini berjalan optimal, penelitian ini menawarkan strategi berupa pendaftaran hasil kesepakatan sebagai Akte van Dading di Pengadilan Negeri untuk menjamin kekuatan eksekusi, dukungan teknologi GPS untuk akurasi batas lahan, serta pelibatan tokoh senior sebagai pemegang memori sejarah tanah.]]>
Copyrights © 2026
