<![CDATA[Penelitian ini menganalisa kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan kepada konten kreator YouTuber yang masih di bawah umur, dengan mengedepankan perspektif hukum pajak di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks profesi yang baru muncul di era digital, konten kreator YouTuber sering kali melibatkan anak-anak yang mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui platform media sosial. Namun, pengaturan pajak untuk subjek pajak yang berusia di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi antara kepatuhan pajak dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menganalisis regulasi pajak terkait profesi ini dan implikasi dari NIK sebagai NPWP. Hasil Penelitian yaitu pertama regulasi yang ada terkait pemungutan pajak bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua implementasi pajak penghasilan bagi konten kreator youtuber di bawah umur masuk dalam kategori Family Tax Unit sehingga pembayarannya melalui NPWP orang tua]]>
Copyrights © 2026
