Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ipso Jure Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR) Journal of Law and Security Studies
Erwin Syahruddin
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Board Of Directors Accountability In Good Business Practice Erwin Syahruddin
Ipso Jure Vol. 1 No. 12 (2025): Ipso Jure - January
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/wvyd3x83

Abstract

In a Limited culpability Company (PT), where directors are frequently held responsible for their acts pertaining to the company's administration, this study examines the legal concerns surrounding the board of directors' culpability. This obligation may result in civil liability, criminal liability, or even removal from office. Finding the legal void surrounding acquit et de charge (free from liability) under Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT), which does not specifically govern the procedure, is the primary goal of this study. This study employs the normative technique, which focuses on examining relevant laws and regulations, specifically the UUPT, as well as jurisprudence and doctrine pertaining to the Board of Directors' liability. Using this method, the study discovered that while the Company Law governs the Board of Directors' power and duty, there are no explicit guidelines governing the acquit et de charge process in PT's Board of Directors' accountability process. This creates ambiguity in the way the Board of Directors' responsibility to the General Meeting of Shareholders (GMS) is implemented and raises the possibility of power abuse that could hurt family members. In order to give the Board of Directors legal certainty and fairness in the performance of their obligations, this conclusion necessitates additional regulation of the absolve et de charge mechanism.
Tanggungjawab Hukum Direksi Atas Kelalain Perusahaan Yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan Di Wilayah Perkebunan (Studi Kasus PT Wana Subur Sawit Indah) Muhammad Reza Syah Fahlevi; Rahmat Saputra; Erwin Syahruddin
Publication of the International Journal and Academic Research Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Indonesian Student Association Study Center in Türkiye

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63222/pijar.v1i2.17

Abstract

Hutan merupakan sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat kini semakin langka. Akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, luas hutan terus berkurang dari tahun ke tahun. Kebanyakan pelaku kebakaran hutan adalah perusahaan/ korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggungjawaban direksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan melalui perundang – undangan, kasus dan konseptual. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa  Pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan pengurusnya (direktur, manager, pemegang saham dan komisaris) secara bersama – sama apabila kegiatan usaha korporasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggungjawaban direksi dikarenakan tidak terbuktinya kesalahan direksi, untuk itu pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi.
Implementasi Family Tax Unit Terhadap Youtuber Dibawah Umur Taufik Hidayat Taufik Hidayat; Otih Handayani; Erwin Syahruddin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5155

Abstract

Penelitian ini menganalisa kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan kepada konten kreator YouTuber yang masih di bawah umur, dengan mengedepankan perspektif hukum pajak di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks profesi yang baru muncul di era digital, konten kreator YouTuber sering kali melibatkan anak-anak yang mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui platform media sosial. Namun, pengaturan pajak untuk subjek pajak yang berusia di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi antara kepatuhan pajak dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menganalisis regulasi pajak terkait profesi ini dan implikasi dari NIK sebagai NPWP. Hasil Penelitian yaitu pertama regulasi yang ada terkait pemungutan pajak bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua implementasi pajak penghasilan bagi konten kreator youtuber di bawah umur masuk dalam kategori Family Tax Unit sehingga pembayarannya melalui NPWP orang tua
Co-Authors Muhammad Reza Syah Fahlevi Otih Handayani Rahmat Saputra Taufik Hidayat Taufik Hidayat