Relasi Kekuasaan dalam Penentuan Prioritas Infrastruktur Jalan dan Tata Kelola Nagari di Kabupaten Solok

Wike Putri Meilia (Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Nora Eka Putri (Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Lince Magriasti (Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Angga Putra Tri Rezeki (Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Hendri Gunawan (Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
Ega Febrian (Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

Jurnal Sains Student Research
Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari di Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur terarah. Data utama bersumber dari Kabupaten Solok Dalam Angka 2026, terutama mengenai luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah nagari dan jorong, kondisi jalan kabupaten, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Teori relasi kekuasaan Michel Foucault digunakan untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja melalui aktor, data, dokumen perencanaan, anggaran, forum musyawarah, dan praktik administratif pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan prioritas infrastruktur jalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan arena relasi kekuasaan antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah nagari, elite lokal, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Kondisi jalan rusak berat yang lebih panjang dibandingkan jalan dalam kondisi baik menunjukkan adanya tantangan konektivitas dan ketimpangan spasial. Selain itu, nagari menjadi ruang penting partisipasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi arena dominasi elite lokal apabila tata kelola tidak transparan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok membutuhkan tata kelola berbasis data, transparan, partisipatif, kolaboratif, dan berkeadilan wilayah.