<![CDATA[Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya penguatan sistem presidensial melalui prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya relasi eksekutif dan legislatif masih menghadapi tantangan akibat sistem multipartai dan dinamika koalisi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas relasi yuridis antara eksekutif dan legislatif pasca amandemen UUD 1945, mengidentifikasi faktor hukum penyebab disharmoni kelembagaan, serta merumuskan rekonstruksi sistem presidensial yang lebih efektif dan demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun legitimasi Presiden telah diperkuat melalui pemilihan langsung, Presiden masih bergantung pada dukungan politik di parlemen. Kondisi ini memunculkan kompromi politik yang melemahkan fungsi pengawasan dan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui penyederhanaan partai, UU lembaga kepresidenan, dan penguatan oposisi.]]>
Copyrights © 2026
