cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sari Marlina
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Journal Hukum Tata Negara dan Konstitusi
Published by CV. Pustaka Bangsa Indonesia
ISSN : 31235077     EISSN : 31235077     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Focus and Scope Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis dalam bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Jurnal ini hadir sebagai forum akademik untuk memperkaya wacana keilmuan, mendorong pengembangan teori, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap praktik penyelenggaraan negara dan penguatan konstitusionalisme. Ruang lingkup kajian jurnal ini meliputi (namun tidak terbatas pada): Teori dan praktik hukum tata negara Konstitusionalisme dan perkembangan hukum konstitusi Demokrasi, pemilu, dan sistem pemerintahan Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan perlindungan konstitusional Lembaga negara, hubungan antarlembaga, dan check and balances Perubahan dan amandemen konstitusi Desentralisasi, otonomi daerah, dan hukum pemerintahan daerah Isu kontemporer dalam hukum tata negara di tingkat nasional maupun internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Analisis literatur sebagai metode penelitian sari marlina
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis literatur merupakan salah satu metode penelitian utama yang berfungsi untuk menelaah, menilai, serta mensintesis pengetahuan yang telah tersedia mengenai suatu bidang kajian tertentu. Penelitian ini membahas prinsip dasar, penerapan praktis, serta keunggulan analisis literatur sebagai pendekatan metodologis dalam penelitian ilmiah. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, penelitian ini menegaskan peran analisis literatur dalam memperkuat kerangka teori, menemukan celah penelitian, serta memberikan landasan bagi kajian empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis literatur tidak hanya sekadar rangkuman penelitian terdahulu, melainkan sebuah proses kritis yang meningkatkan ketelitian ilmiah, memperkuat argumen berbasis bukti, serta menjamin validitas karya akademik. Dengan demikian, analisis literatur tetap menjadi metode penting dan relevan dalam penelitian akademik lintas disiplin.
Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara Miftah Alfidyah
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memiliki peran penting dalam struktur ketatanegaraan modern. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi, kerangka normatif, sekaligus pembatas kewenangan bagi penyelenggara negara. Penelitian ini menelaah kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dengan mengkaji fungsi, prinsip, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perbandingan terhadap praktik konstitusional di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antar-lembaga negara, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga sebagai dasar bagi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, supremasi konstitusi perlu dijaga melalui mekanisme pengujian undang-undang, pembatasan kekuasaan, dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Peran konstitusi dalam menjaga ketahanan sistem ketatanegaraan Anala Agusnur
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan dan kestabilan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi menetapkan landasan hukum, mengatur distribusi kewenangan antar-lembaga negara, serta menjamin hak-hak warga negara, sehingga tercipta keseimbangan politik dan sosial. Penelitian ini mengkaji mekanisme konstitusional yang memperkuat ketahanan negara, seperti pengujian yudisial, prinsip checks and balances, serta partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan konstitusi mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstitusi yang kokoh menjadi fondasi utama bagi ketahanan jangka panjang lembaga negara sekaligus perlindungan hak-hak sipil.
Tantangan dalam implementasi konstitusi di era modern pelia elza
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Di era modern, pelaksanaannya menghadapi beragam tantangan akibat perubahan politik, kemajuan teknologi, globalisasi, dan keragaman sosial. Penelitian ini menelaah hambatan-hambatan tersebut serta mekanisme yang digunakan untuk memastikan penegakan konstitusi secara efektif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, penelitian ini mengungkap kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik di lapangan, serta menekankan pentingnya strategi adaptif, inovasi hukum, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi konstitusi menuntut adaptasi berkelanjutan dari sisi kelembagaan, sosial, dan teknologi untuk menjaga demokrasi serta prinsip negara hukum.
UUD 1945 sebagai refleksi nilai dan cita-cita bangsa Asty Raisha Agma
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berperan sebagai kerangka hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip-prinsip dan cita-cita mendasar bangsa Indonesia. Konstitusi ini mengatur prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, serta menyediakan pedoman normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara. Penelitian ini membahas bagaimana UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai historis, budaya, dan filosofis Indonesia, serta pengaruhnya terhadap praktik politik dan hukum. Dengan pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menganalisis teks konstitusi, prinsip-prinsip dasarnya, dan implementasinya dalam membimbing pembangunan nasional sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dalam menegakkan nilai-nilai dan tujuan bersama bangsa Indonesia.
Kedaulatan dalam Pusaran Efisiensi: Analisis Politik Hukum dan Konstitusionalitas Pilkada Melalui DPRD Aril Kurniawan
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD kembali memicu perdebatan konstitusional di Indonesia. Penelitian ini menganalisis wacana tersebut melalui perspektif hukum tata negara dan politik hukum dengan menitikberatkan pada penafsiran Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun frasa “dipilih secara demokratis” sering dijadikan dasar open legal policy, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah mengintegrasikan Pilkada ke dalam rezim pemilihan umum dengan standar demokrasi yang lebih tinggi. Secara politik hukum, wacana pemilihan oleh DPRD mencerminkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan elite melalui narasi efisiensi dan stabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bersifat inkonstitusional secara material karena menegasikan hak pilih rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan Pilkada langsung melalui reformasi kepartaian, pengaturan pembiayaan politik, dan penguatan pengawasan hukum.
Dialektika Eksistensi Hakim Ad Hoc: Menggugat Hegemoni Positivisme Karier dan Permanensi PHI Abdi Munawar Daeng Mangagang
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan Indonesia kerap dipahami sebagai solusi sementara untuk mengatasi krisis integritas peradilan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hakim ad hoc pada tindak pidana khusus dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hakim Ad Hoc PHI tidak lahir sebagai mekanisme transisional, melainkan sebagai kebutuhan permanen yang berakar pada karakteristik hukum ketenagakerjaan sebagai lex specialis yang memiliki dimensi sosiologis dan ekonomis yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif dengan menelaah konstruksi normatif, rasionalitas pembentukan, serta praktik peradilan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan hakim karier dalam menjangkau keadilan substansial pada perkara hubungan industrial menempatkan Hakim Ad Hoc PHI sebagai elemen esensial dalam proses peradilan. Dengan kompetensi praktis dan perspektif sosiologis yang dimilikinya, Hakim Ad Hoc PHI berperan penting dalam mewujudkan keadilan bermartabat dan prinsip ex aequo et bono, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober