<![CDATA[Keadilan Digital (Digital Justice) merepresentasikan evolusi sistem peradilan pidana dalam menghadapi transformasi masif interaksi sosial ke ranah virtual yang ditandai oleh anonimitas siber dan volatilitas data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kritis dalam pembuktian dan penegakan hukum pidana di era digital dengan fokus pada aspek forensik dan yurisdiksi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum tradisional terbebani oleh teknologi yang mengaburkan identitas, seperti VPN, Tor, dan enkripsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa identifikasi pelaku terhambat oleh kesenjangan kompetensi antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan, sementara akseptabilitas bukti digital sering kali terkompromi oleh ketiadaan protokol standar rantai penjagaan (chain of custody). Analisis diperkaya dengan teori "Code is Law" dari Lawrence Lessing dan konsep "Digital Justice" dari Katsh dan Rabinovich-Einy. Penelitian menyimpulkan bahwa pencapaian keadilan digital memerlukan integrasi multidisiplin antara hukum, teknologi, dan reformasi organisasi untuk memastikan supremasi hukum tetap efektif di lanskap digital tanpa batas.]]>
Copyrights © 2026
