Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ihtikar Harga BBM Akibat Krisis Transportasi Laut

Abdurrahman (Institut Agama Islam Hasan Jufri)
Moh. Fadzli (Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean)
Rizqiyah Ramadhani (Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean)

Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Vol 10 No 1 (2026): June

This study aims to analyze the practice of fuel price increases in Bawean Island caused by a maritime transportation crisis and to examine it from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that fuel scarcity in Bawean Island is primarily caused by disruptions in maritime distribution, resulting in limited supply. This condition has been exploited by certain retailers who significantly increase fuel prices beyond the official reference price. From the perspective of Islamic Economic Law, such exploitative price increases that take advantage of scarcity potentially constitute ihtikar, as fuel is a strategic necessity for the community and the price increase is aimed at gaining excessive profit beyond reasonable limits. This practice contradicts the principles of justice and public welfare in Islam. Therefore, stronger distribution oversight and active government intervention are necessary to prevent ihtikar practices and to ensure a fair market mechanism in accordance with Islamic economic principles. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kenaikan harga BBM di Pulau Bawean akibat krisis transportasi laut serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan BBM di Pulau Bawean disebabkan oleh gangguan distribusi laut yang berdampak pada terbatasnya pasokan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pengecer dengan menaikkan harga BBM secara signifikan di atas harga acuan resmi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik kenaikan harga yang bersifat eksploitatif dan memanfaatkan kondisi kelangkaan tersebut berpotensi memenuhi unsur ihtikar, karena BBM merupakan barang kebutuhan strategis masyarakat dan kenaikan harga dilakukan untuk memperoleh keuntungan di atas batas kewajaran. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan distribusi dan peran aktif pemerintah guna mencegah praktik ihtikar serta mewujudkan mekanisme pasar yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.