<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara jamak, dan sistem penjatuhan pidana perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs menunjukkan bahwa penanganan kasus dengan karakter perbuatan jamak dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum perbuatan berlanjut dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tepat. Perbuatan Pelaku memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena didasarkan pada satu kehendak jahat, dilakukan secara sistematis, terhadap korban yang berbeda, dan dalam waktu yang saling berkaitan. Sistem penjatuhan pidana yang digunakan oleh pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada para korban. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, pemulihan korban menjadi salah satu fokus utama selain penghukuman terhadap Pelaku. Pengadilan juga menggunakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar pemidanaan, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum lex specialis yang lebih melindungi korban kekerasan seksual dibandingkan KUHP. This study aims to determine the Application of law to criminal acts of morality committed in multiple ways, and the sentencing system for case Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs. The research method used is empirical normative with primary data sources derived from interviews, legislation, also court decisions, and secondary data sources derived from books and scientific journals, as well as data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the research in Decision Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs show that handling cases with the character of multiple and ongoing acts requires a deep understanding of the legal construction of ongoing acts and the proper application of the Crime of Sexual Violence Law. The perpetrator's actions fulfill the elements of ongoing acts (voorgezette handeling) as regulated in Article 64 of the Criminal Code because they are based on one evil intention, carried out systematically, against different victims, and in interrelated times. The sentencing system used by the court not only imposes the main sentence in the form of imprisonment, but also additional sentences in the form of the obligation to pay restitution to the victims. This demonstrates the application of the principle of restorative justice in the criminal justice system, victim recovery being one of the main focuses besides punishment of the perpetrator. The court also uses the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter e of the Crime of Sexual Violence Law as the basis for sentencing, which is a form of recognition of the lex specialis law which is more protective of victims of sexual violence than the Criminal Code.]]>
Copyrights © 2025
