Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ruslan Mustari
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.3448

Penelitian ini memganalisis penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan uindang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi bahwa penegak hukum tidak harus membuktikan terlebih dulu asal usul harta kekayaan dari hasil korupsi sebagai tindak pidana asal namun cukup dengan membuktikan bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik tindak pidana korupsi untuk menghentikan perkara karena tindak pidana asalnya belum terbukti. Undang-undang tindak pidana pencucian uang memiliki perinsip follow the money, artinya penegak hukum dapat melakukan penelusuran kemana saja uang hasil tindak pidana korupsi. Penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek untuk memiskinkan koruptor. This research analyzes the application of the money laundering crime law in handling corruption crimes in Indonesia. This research is normative research with a statutory and conceptual approach, this research is descriptive analysis, the legal material used is primary legal material in the form of statutory regulations related to the crime of money laundering. The results of the research show that the application of the money laundering crime law in handling criminal acts of corruption means that law enforcers do not have to first prove the origin of assets resulting from corruption as a predicate crime, but it is enough to prove that the proceeds of crime do in fact originate from a predicate crime. whereas the law does not require that the predicate criminal act be materially proven. So there is no longer any reason for corruption investigators to stop the case because the original crime has not been proven. The money laundering crime law has the principle of follow the money, meaning that law enforcers can trace where the money resulting from criminal acts of corruption is. The application of the money laundering crime law in corruption crimes is expected to have the effect of impoverishing corruptors

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG POLIANDRI Pongbura, Victoria Triwati; Zubaidah, Siti; Mustari, Ruslan
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5619

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif poliandri sering kali melibatkan persaingan dan konflik dalam hubungan antara istri dan suami-suami bahkan anak, serta kompleksitas dalam pengelolaan hubungan intim dan emosional. Pembunuhan berencana dalam konteks ini dipicu oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan Pelaku mengendalikan emosi akibat pengaruh alkohol dan gangguan mental. This study aims to analyze the factors that cause premeditated murder with polyandry motives in Gowa and how the countermeasures against the perpetrators of premeditated murder with polyandry motives in Gowa. This research is normative-empirical research with a qualitative approach using primary and secondary data and by conducting interviews and documentation. The results of this study show that polyandry motives often involve competition and conflict in the relationship between wives and husbands and even children, as well as complexity in managing intimate and emotional relationships. Premeditated murder in this context is triggered by complex factors that interact with each other, such as psychological pressure, environmental influences, and the perpetrator's inability to control emotions due to the influence of alcohol and mental disorders.

Analisis Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga Saodana, Shafira; Hajriana, Hajriana; Mustari, Ruslan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20866

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan tersembunyi karena dilakukan oleh orang terdekat dalam ruang privat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan kriminologis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta dominasi budaya patriarki. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, implementasinya belum efektif akibat rendahnya perspektif korban dalam sistem peradilan dan minimnya layanan pemulihan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang kriminologi, pendekatan preventif, restoratif, dan rehabilitatif perlu diperkuat untuk melengkapi upaya represif terhadap pelaku. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan hukum, psikologis, dan sosial yang berpihak pada korban, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

THE PRINCIPLE OF THE 'TEMPORARY NATURE' OF PRODUCT-SHARING BUSINESS RIGHTS IN THE PRINCIPAL AGRARIAN LAW: A LEGAL UTILITY PERSPECTIVE ON LOCAL WISDOM Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai; Mustari, Ruslan
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i1.55

The profit-sharing agreement is one of the rights derived from customary legal practices recognized in the Basic Agrarian Law, albeit categorized as a temporary right due to its perceived elements of coercion. This research aims to assess the extent to which the Basic Agrarian Law maintains its regulations in this temporary form while acknowledging the often detrimental practices to farmers. Additionally, this study seeks to determine how much the concept of local wisdom in the implementation of a profit-sharing-based agricultural system can be considered to meet the elements of legal utility. The research method employed is normative legal research, with data analyzed normatively through the interpretation and discussion of research materials based on laws, legal norms, theories, and legal doctrines related to the core issues. The findings of this research are descriptive, utilizing both primary and secondary data. The research results indicate that, normatively, the Basic Agrarian Law has not undergone revision, thus still regulating temporary business rights, even though, in practice, the temporary basis still involves elements of coercion. Another outcome reveals that the concept of local wisdom in profit-sharing systems must fulfill elements of legal utility. However, in practice, especially concerning the three main factors required by the law, such as a written agreement, profit distribution, and duration of the agreement, it is concluded that they do not meet the principle of legal utility.Â

The Typology of Banking Crimes in the Disruptive Era: A Comprehensive Review of Criminal Modi Operandi and Law Enforcement Challenges Ruslan Mustari; Ali Rahman
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3169

Banking crime is a global phenomenon that continuously mutates alongside technological disruption and economic dynamics. This article presents a comprehensive review of banking crime typologies through a conceptual and analytical approach to current academic literature. The focus of the study encompasses the constellation of money laundering, banking fraud, cybercrime, white-collar crime, terrorism financing, and corruption. The synthesis results indicate that criminal modi operandi have radically transformed, shifting from traditional models to the exploitation of regulatory loopholes (regulatory arbitrage), trade-based money laundering (TBML), the exploitation of money mules, and the abuse of digital instruments. Conversely, the primary challenges in law enforcement include regulatory lag, the borderless evolution of criminal technology, and institutional reluctance to report internal fraud to preserve corporate reputation. This review asserts that a comprehensive understanding of crime typologies is a fundamental prerequisite for formulating effective policies. Therefore, holistic legal reform is recommended through a shift toward a risk-based supervisory framework, the strengthening of the corporate criminal liability doctrine, and the mandated adoption of integrated RegTech and SupTech to secure the stability of the national financial architecture.

Efforts to Combat Sexual Violence Crimes Using the Speak Up Approach in Makassar City Ruslan Mustari; Siti Zubaidah; Firman Anugrah; Adhe Cristhian
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to identify and analyze efforts to combat sexual violence using the Speak Up approach and the factors influencing it in Makassar. This study employed an empirical approach, collecting primary and secondary data obtained through literature review and interviews with relevant parties, namely the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Office. The data were then processed descriptively and qualitatively. The results indicate that the Speak Up Program implemented by the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Office is a preemptive effort to combat sexual violence because it focuses on raising awareness, strengthening the initial reporting system, and reducing social barriers for victims so that acts of sexual violence can be prevented or intervened as early as possible. Preventive action is taken by increasing awareness, education, and early reporting to prevent crimes of sexual violence. Repressive action is taken by encouraging victims and the community to report cases immediately so that cases can be followed up by law enforcement. The implementation of the Speak Up Program is significantly impacted by several inhibiting factors, including negative stigma against victims, lack of access to information, limited resources, pressure from external parties, and the impartiality of law enforcement officials.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PRINSIP PEMIDANAAN Grace Ayustine Manduppa; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6604

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhdapa anak dan sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip- prinsip pemidanaan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan mempunyai objek mengkaji ketentuan hukum yang belaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Adanya analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pol, Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun dan dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar. Sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi prinsip- prinsip pemidanaan adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan memperbaiki diri pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Polewali telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan telah memenuhi tujuan pemidanaan. This study aims to analyze the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence against children and the sanctions imposed have met the principles of punishment. This type of research is normative empirical with the object of studying the applicable legal provisions and those that have occurred in the life of society. The type of data used is primary data, namely field data and secondary data, namely data collection. The data collection technique used is interviews with a qualitative approach and literature studies. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence against children in decision number 128 / Pid.Sus / 2023 / PN Pol, the perpetrator was sentenced to nine years in prison and was considered responsible for his actions, without any excuse or justification. The sanctions imposed by the Polewali District Court have met the principles of punishment, namely providing a deterrent effect on the perpetrator and improving the perpetrator to become a better person and useful to society. Thus, the punishment of perpetrators of sexual violence against children at the Polewali District Court is in accordance with the applicable legal principles and has fulfilled the purpose of punishment.

ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN ANAK DI KABUPATEN TORAJA UTARA Febrianto Tangketiku; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6606

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahataan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara di Polres, Pisikolog, Dinas Sosial, Guru dan Toko Masyarakat dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Faktor penyebab, Keterlibatan anak dalam kejahatan di Kabupaten Toraja Utara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi, yaitu lingkungan, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan solidaritas kelompok. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, pergaulan negatif, serta lemahnya pengawasan keluarga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan, turut memperbesar risiko keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya literasi hukum membuat anak kurang memahami konsekuensi dari perbuatannya. Paparan terhadap konten kekerasan melalui media sosial dan permainan daring juga dapat memicu perilaku agresif. Sementara itu, solidaritas kelompok dalam pergaulan sebaya sering kali mendorong anak-anak untuk ikut serta dalam tindakan kriminal demi mendapatkan pengakuan atau menghindari tekanan sosial. This study aims to analyze the factors that cause children to commit crimes, and the efforts made to overcome crimes committed by children. This study was conducted in North Toraja Regency, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data obtained from interviews at the Police, Psychologist, Social Service, Teachers and Community Stores and secondary data is then processed descriptively using the Law approach and case approach. Causal factors, Children's involvement in crime in North Toraja Regency is caused by various factors that influence each other, namely the environment, economy, human resources, technology, and group solidarity. A less conducive social environment, negative associations, and weak family supervision contribute to children's deviant behavior. Economic factors, such as poverty and limited access to education, also increase the risk of children's involvement in crime. In addition, the low quality of human resources and minimal legal literacy make children less able to understand the consequences of their actions. Exposure to violent content through social media and online games can also trigger aggressive behavior. Meanwhile, group solidarity in peer relationships often encourages children to participate in criminal acts in order to gain recognition or avoid social pressure.

TINDAK PIDANA ATAS PEMALSUAN AKTA TANAH DALAM KELUARGA Nisa Afsyari Ramadani; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6611

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen akta tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana pidana serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Kapolrestabe Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan yaitu Normatif Empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data skunder. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen akta tanah dalam keluarga sebagaimana dianalisiskan telah memenuhi hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. The purpose of this research is to identify and analyze the elements of the criminal act of document forgery in land deeds, which is a serious criminal offense subject to penalties in accordance with the applicable laws in Indonesia. This study aims to examine and analyze the elements of document forgery and evaluate the application of sanctions against perpetrators of such crimes. The research was conducted at the Makassar Police Department (Kapolrestabes Makassar), Makassar District Court, and the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar City. The research employs a Normative-Empirical approach, utilizing both primary and secondary data sources. The collected data were then analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the forgery of land deed documents within a family, as analyzed, fulfills the legal criteria and is in accordance with the judge's considerations in rendering a verdict.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PROGRAM SPEAK UP DI KOTA MAKASSAR Adhe Cristhian L. M; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8765

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dipenuhi dengan adanya program Speak Up dan faktor penghambat penerapan program Speak Up Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap tindak kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA) dengan tipe penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Speak Up terhadap hak-hak korban kekerasan seksual telah terpenuhi dan dijamin seutuhnya, sebagaimana melalui berbagai program yang komprehensif dan tepat sasaran dalam menjangkau korban kekerasan seksual. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi program Speak Up ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yakni adanya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia, tekanan dari pihak lain yang menghalangi korban untuk melanjutkan proses hukum, kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya di layanan perlindungan. This study aims to examine and analyze whether the rights of victims of sexual violence are being fulfilled through the implementation of the Speak Up program, as well as to identify the inhibiting factors in the program’s implementation by the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in addressing sexual violence in Makassar City. The research was conducted at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City using a normative-empirical research approach. The data sources consist of both primary and secondary data, collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the Speak Up program has effectively fulfilled and fully guaranteed the rights of victims of sexual violence through a range of comprehensive and well-targeted initiatives. However, several inhibiting factors were identified, including social stigma that discourages victims from reporting, lack of information about available services, pressure from external parties that hinders victims from pursuing legal action, insufficient support from law enforcement authorities, and limited resources within protection services.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search