TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR

Meylinda Ratri Pramudita Rustam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)
Ruslan Renggong (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)
Siti Zubaidah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025

Kendaraan pemadam kebakaran memiliki status sebagai kendaraan prioritas yang diatur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, status ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pengemudi lalai dan menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan pemadam kebakaran dalam kasus kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas kedaruratan, serta mengkaji penerapan dasar penghapus pidana khususnya dasar pemaaf dalam konteks tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus kecelakaan di Kota Makassar pada 16 September 2021, dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi prosedur operasional standar, termasuk menyalakan sirene dan lampu rotator serta mengemudi hati-hati, sehingga tidak ditemukan unsur kelalaian. Kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah dan tidak memberikan prioritas, sehingga terpenuhi kualifikasi afwezigheid van schuld (tidak adanya kesalahan) yang termasuk dalam dasar pemaaf, dan pengemudi dibebaskan dari sanksi pidana. Penyelesaian perkara dilakukan melalui restorative justice dengan pemberian santunan kepada keluarga korban dan pelatihan ulang bagi pengemudi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi teknis yang lebih jelas, pedoman khusus penanganan kecelakaan kendaraan darurat, dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prioritas kendaraan darurat. Fire trucks hold the status of priority vehicles as stipulated in Articles 134 and 135 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, such status does not exempt the driver from criminal liability in cases of negligence resulting in an accident. This study aims to examine the criminal liability of fire truck drivers in traffic accidents during emergency operations and to analyze the application of grounds for exclusion of criminal liability, particularly exculpatory grounds, in this context. The research employs a normative juridical approach with a case study of a traffic accident in Makassar on September 16, 2021, analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the driver complied with standard operational procedures, including activating the siren and rotating lights and driving cautiously, thus no element of negligence was found. The accident occurred due to a motorcyclist running a red light and failing to give way, fulfilling the qualification of afwezigheid van schuld (absence of fault), which constitutes an exculpatory ground, thereby exempting the driver from criminal sanctions. The case was resolved through restorative justice by providing compensation to the victim’s family and retraining the driver. This study emphasizes the importance of clearer technical regulations, specific guidelines for handling emergency vehicle accidents, and legal education for the public regarding priority rights of emergency vehicles.