Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR) Siti Zubaidah; Nurwahidah Mansyur
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 4, No 2 (2019): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v4i2.1772

This study aims to determine how the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) by using CCVT in the settlement of traffic crime cases. To see the inhibiting factors and the application of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. This research was conducted at the Polrestabes Makassar with the help of data from the South Sulawesi Police and Makassar Police Sub-Directorate for Gakkum. By using field research methods and literature. The results showed that the existence of the E-TLE program in Makassar City provided learning to the community to be more obedient to traffic rules, especially in the presence of very large facts in creating security, order, smooth traffic that can change the road marking community. The implementation of the electronic system has been well implemented by all institutions involved in the E-TLE program of the police, especially traffic, the Makassar city government, the Makassar District Attorney, Bank Rakyat Indonesia, and PT. Indonesian post.

CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN : NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr M. Aswan Alimuddin; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1569

Concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdapat berbagai macam yang harus diidentifikasi dalam penentuan penjatuhan pidana. Menelaah putusan pidana tentang concursus terutama atas suatu Putusan Pengadilan membutuhkan penelaahan teori dalam sistem penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah bentuk concursus yang terjadi pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). Sistem penjatuhan pidana apakah yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).Bentuk concursus yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr ialah concursus realis ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdiri sendiri sebagai bentuk terwujudnya suatu niat jahat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak dapat dipastikan kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang. 2). Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan Majelis Hakim ialah absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. The Concursus or a combination of committing a crime is about how the system of giving punishment for someone who has committed a combined crime. There are various types of criminal penalties that must be identified in determining criminal penalties. Examining criminal decisions regarding concursus, especially on a Court Decision, requires a theoretical study in the criminal system. This study aims to determine: 1). What is the form of concursus that occurs in Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). What is the criminal system applied by the Judge in the Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. The research method used is normative law research. The results of the study show 1). The form of concursus that occurred in Decision No. 66/Pid.Sus/2019/PN.Enr is a realist concursus in terms of criminal acts committed by the defendant standing alone as a form of realizing an evil intention that was carried out repeatedly in an undetermined time span to the child victims, totaling 8 (eight) people. 2). The criminal system applied by the Panel of Judges is absorption considering the article indicted is Article 82 Paragraph (1) Jo Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code. In legal considerations, the judge in imposing a sentence has made sociological, philosophical and juridical considerations.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT: STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 Muhammad Arief Wiratama; Almusawir Almusawir; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1581

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Penelitian ini ibertujuan untuk imemahami ipertimbangan hukum oleh iHakim ipada tindak ipidana ipenyalahgunaan Narkotika yang idilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum MiliteraIII-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 isudah isama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta–fakta yang iterungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empati) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.. Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by iJudges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.

HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Avrila Dwi Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1585

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI Nurwana Basri; Yulia A. Hasan; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1653

Biota Laut merupakan salah satu objek pencaharian manusia yang dilindungi dengan undang-undang, namun dalam penelitian diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian dengan beberapa modus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks. dan apakah pemberian kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan data dari bahan sekunder mengacu pada undang-undang, buku, jurnal, dan informasi yang diperoleh dari hasil kuisioner dengan nelayan dan masyarakat di Pasar Lelong Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materil dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 Ayat ( 2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d. sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks menurut hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan akibat dari terdakwa.

Unjuk Rasa Anarkis Saat Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Siti Zubaidah; Kamsilaniah Kamsilaniah; M. Amil Shadiq; Abd. Haris Hamid; Fitriani Fitriani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.222

This research analyzed anarchist demonstrations by undergraduate students while expressing opinions in public. The study used normative and empirical research methods, including direct interviews and a literature review of legal materials. Results showed that these anarchist demonstrations occur in Indonesia and other countries. Several factors motivated the protest masses to participate in anarchist demonstrations: the Government’s failure to respond to their aspirations, the presence of certain provocateurs, and the Police’s inability to control the protest masses. Meanwhile, the Police take measures to prevent anarchist demonstrations: the field coordinators of the protest masses must inform before the demonstration, urge the protest masses for a peaceful demonstration and respect citizens’ rights around the demonstration location, and disband anarchist demonstrations. In addressing the root causes of anarchist demonstrations, it is recommended that the Government and members of Parliament take proactive measures, such as responding to the protest masses’ aspirations. At the same time, the Police and undergraduate students in demonstration locations should continue enforcing the provisions under applicable legislation. These efforts can maintain peace and order for undergraduate students during demonstrations while protecting the rights of citizens to express opinions in public.

ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP PENGOBATAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR: Studi Kasus Putusan No. 1716/Pid.sus/2019/PN.MKS Grand Bery Hidayat; Marwan Mas; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1579

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar. serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian yaitu di pengadilan negeri Makassar, Rumah tahanan Makassar kelas 1 A, Rumah sakit di kota Makassar, dengan metode peneitian menggunakan teknhik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika di dasrkan atas kebenaran materil yang di peroleh dari surat dakwaan keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta dan bukti –bukti Yng terungkap dalam proses persidangan. Pertimbagan hukum majelis hakim dalam putusan No.1716/Pid.sus/ 2019/PN.MKS proses keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menutur penulis penulis sudah adil di mata masyarakat dan hukum yang berlaku,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,barang bukti,keterangan ahli dan keterangan terdakwa.pada saat di persidangan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja. This study aims to determine how the status of marijuana users as medical treatment in the city of Makassar. as well as knowing how judges are benchmarks in deciding criminal cases (No. 1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). The research was carried out in the jurisdiction of the city of Makassar and took the research location, namely in the Makassar District Court, Makassar Class 1 A Detention Center, Hospital in Makassar City, with the research method using data collection techniques by means of library research and interviews with related parties and collecting data. data related to the object of research. The results of this study indicate that the panel of judges who examined and decided this case had applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions. This can be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant's actions had fulfilled the elements of the criminal act of narcotics abuse in accordance with Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was based on the material truth obtained from the indictment of statements. witnesses, facts and evidence revealed in the trial process. The legal consideration of the panel of judges in the decision No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS the decision process carried out by the panel of judges said the author was fair in the eyes of the community and applicable law, namely based on at least two valid pieces of evidence namely witness statements, evidence, expert statements and statements from the defendant. At the time of trial the defendant admitted and regretted his actions and was ready to take responsibility for his actions of consuming narcotics class I type of marijuana.

ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH Deden Deni Hermawan Deden; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1872

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR Nur Faizah Abidin; Abd. Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik PPA Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika di butuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja saya dan tas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabiltas tuna grahita atau disabilitas mental harus di damping oleh psikolog. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas antara lain penyidik kesulitan untuk mengambil keterangan korban karena latar belakang korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, kurangnya informasi mengenai si pelaku, tidak adanya saksi, dan kurangnya alat bukti, pihak dari korban sulit di ajak berkomunikasi dengan pihak penyidik, tidak ada pendanaan Visum et Repertum, dan pihak penyidik sulit itu berkordinasi dengan masyarakat sekitar termpat tinggal korban This study aims to find out: 1) What are the obstacles faced by investigators in carrying out the investigation process into alleged cases of rape of persons with disabilities. 2) What is the form of legal protection for persons with disabilities as victims of rape. The research method used is qualitative research. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing PPA Investigators at the Makassar Polrestabes and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City, and the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK). The data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that: 1) The legal protection given to persons with disabilities as victims of rape is basically the same as the legal protection given to non-disabled rape victims such as providing legal services until a verdict is reached, providing medical services if needed, providing safe housing, except that I and the bag need special assistance such as if in this case the victim is a person with a mental disability or mental disability must be assisted by a psychologist. 2) obstacles in investigating the crime of rape against persons with disabilities, among others, it was difficult for investigators to take statements from victims because of the background of victims who were persons with mental disabilities, the lack of openness of victims in the investigation process, lack of information about the perpetrators, the absence of witnesses , and the lack of evidence, it is difficult for the victims to communicate with the investigators, there is no Visum et Repertum funding, and it is difficult for the investigators to coordinate with the community around the victim's residence

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN MAROS: Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Mrs Hanif Dio Perdana; Ruslang Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2110

Penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembuatan uang palsu dan peredaran uang palsu dalam putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dan sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian Kualitatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. yakni antara lain terdiri dari: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang; (5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B /2021/PN.Mrs; (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Metode yang lain dengan wawancara dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini yakni mewawancarai Hakim dari kasus ini, Pelaku kejahatan Pemalsu Uang, dan masyarakat sekitar kota Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dengan menghadapkan saksi-saksi dan berdasarkan pasal 36 ayat 3 UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang; 2.Apakah sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa Keadilan, bahkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa di kategorikan ringan karena pelaku beritikad baik untuk meminta maaf dan dimaafkan dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2020 juga telah mengembalikan uang sebanyak yang di palsukan tersebut. Putusan kasus ini ditelaah dari Teori Relatif yakni berupa sanksi / pembalasan yang membuat efek jera bagi pelaku, tidak akan mengulangi perbuatannya, maksudnya putusan yang diputuskan Hakim dengan penjara 9 (Sembilan) bulan itu sudah membuat si pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi. denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. This research is to find out: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven. 2) What the sanctions imposed have fulfilled the sense of justice. This research was conducted using a qualitative research method which has a legally binding legal force and is related to the object of research. namely, among others, consisting of: (1) the Criminal Code (KUHP); (2) Law Number 11 of 2011 concerning Currency; (3) Law Number 73 of 1958 concerning Currency; (4) Law Number 1 of 1946 concerning Currency; (5) Maros District Court Decision Number 22/Pid.B/2021/PN.Mrs; (6) Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Another method is interview by interviewing related parties related to the title of this thesis, namely interviewing the judge of this case, the perpetrators of the crime of counterfeiting money, and the people around the city of Maros. The results of the study show that: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven by presenting witnesses and based on article 36 paragraph 3 of Law no. 7 of 2011 on currency; 2. Does the sanction imposed meet the sense of justice, even the sentence handed down to the defendant is categorized as light because the perpetrator has good intentions to apologize and be forgiven, as evidenced by the statement letter dated December 20, 2020 has also returned the amount of money that was faked. The decision of this case is examined from the Relative Theory, namely in the form of sanctions / retaliation that create a deterrent effect for the perpetrators, will not repeat their actions, meaning that the decision made by the Judge with 9 (nine) months imprisonment has deterred the perpetrator and will not repeat it again. a fine of Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search