Analisis Literatur Penodaan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia melalui Perspektif Maslahah Mursalah dan Kebebasan Beragama

M Fikra (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)
Busyro

Journal of Islamic Law and Wisdom
Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026

Blasphemy remains one of the most controversial legal issues in Indonesia, particularly due to the tension between protecting the sanctity of religion and upholding the constitutional principle of freedom of religion. The central question of this study is how blasphemy is understood and regulated within the Indonesian legal system, and how the perspective of maslahah mursalah can provide a more contextual and relevant solution to this polemic. The novelty of this research lies in the application of maslahah mursalah as an analytical framework to assess blasphemy regulations, an approach rarely explored in contemporary Islamic legal literature. The methodology employed is a literature review, examining classical fiqh jinayah, maqasid al-shariah, as well as contemporary studies on freedom of religion and human rights. The findings reveal that maslahah mursalah can serve as a bridge between religious protection and respect for freedom of religion, offering a more integrative and balanced perspective. This study contributes to academic discourse by emphasizing the need for reformulation of blasphemy provisions to align with both Islamic legal principles and international human rights standards. Penodaan agama merupakan isu hukum yang kontroversial di Indonesia karena menimbulkan ketegangan antara perlindungan agama dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip maslahah mursalah, hukum konstitusi, dan hak asasi manusia internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menempatkan maslahah mursalah sebagai jembatan konseptual antara maqasid al-syari’ah, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqasid al-syari’ah, khususnya ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nafs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penodaan agama bertujuan melindungi agama dan ketertiban umum, tetapi penerapannya masih berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berekspresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maslahah mursalah dapat menjadi kerangka normatif untuk mengintegrasikan perlindungan agama dan kebebasan beragama, sehingga reformulasi regulasi penodaan agama perlu didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan kemaslahatan.