Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pedoman operasional di Kepolisian Resor Bulukumba dalam penanganan kasus pengedaran narkotika serta indikator keadaan mendesak sebagai pertimbangan terhadap pelaku pengedar. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan metode hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, disajikan deskriptif, dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pedoman operasional telah diterapkan sistematis sesuai ketentuan hukum mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penanganan. Indikator keadaan mendesak ditentukan melalui penilaian faktor ekonomi, tekanan sosial, ketergantungan narkotika, dan relasi kuasa dalam jaringan. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan awal, tes urin, pendalaman latar belakang, pengembangan jaringan, serta assessment medis dan hukum melalui analisis evaluasi dan gelar perkara, sehingga keputusan penanganan lebih objektif, proporsional, dan mampu membedakan pelaku terdesak dari pelaku berorientasi keuntungan serta memberikan dasar pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan strategi penanganan yang tepat, berkeadilan, dan mendukung efektivitas penegakan hukum narkotika daerah. This research aims to analyze the implementation of operational guidelines at the Kepolisian Resor Bulukumba in handling narcotics distribution cases and the indicators of urgent circumstances as considerations in dealing with narcotics dealers. The study was conducted using a normative-empirical legal research method, with data collected through interviews and literature review. Data were analyzed qualitatively, presented descriptively, and concluded deductively. The findings indicate that operational guidelines have been implemented systematically in accordance with applicable legal provisions, covering the preparation, implementation, and post-handling stages. Indicators of urgent circumstances are determined through the assessment of economic factors, social pressure, narcotics dependency, and power relations within distribution networks. Identification is carried out through initial examination, urine testing, background investigation, network development, and medical and legal assessments through evaluation analysis and case conferences. This process ensures that handling decisions are objective and proportional, enabling investigators to distinguish offenders acting under urgent circumstances from those motivated by profit, while providing a basis for determining appropriate, fair, and effective narcotics law enforcement strategies at the regional level.
Copyrights © 2026