<![CDATA[Masyarakat Indonesia memiliki karakter religius yang kuat dan hidup dalam keberagaman agama serta keyakinan. Namun, realitas tersebut juga diiringi berbagai kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Editorial ini menawarkan kontribusi teologi publik Kristen berbasis pemikiran neo-Calvinisme Abraham Kuyper melalui konsep principled pluralism sebagai kerangka untuk merespons tantangan pluralitas religius di Indonesia. Konsep ini terdiri atas dua elemen utama, yaitu structural pluralism (kedaulatan ranah) yang menegaskan otonomi berbagai institusi sosial, serta confessional pluralism yang mengakui hak setiap komunitas agama untuk mengekspresikan keyakinannya dalam ruang publik. Kedua elemen tersebut digunakan sebagai lensa hermeneutis dalam memahami Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral bagi kehidupan berbangsa. Dalam perspektif ini, negara dipanggil untuk menjamin keadilan dan kebebasan beragama tanpa diskriminasi, sementara gereja, masyarakat sipil, dan dunia akademik didorong berpartisipasi aktif dalam membangun dialog, solidaritas lintas iman, dan kebijakan publik yang inklusif. Dengan demikian, principled pluralism menawarkan landasan teologis dan sosial bagi penguatan kehidupan demokratis yang menghormati keragaman di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
