<![CDATA[Poligami dalam hukum Indonesia secara prinsip hanya dibenarkan dengan syarat ketat berupa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, namun dalam praktik masih sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, baik melalui poligami siri maupun manipulasi prosedural, sehingga menimbulkan kerentanan bagi istri pertama. Penelitian ini penting karena menunjukkan kesenjangan antara perlindungan normatif yang disediakan hukum positif dengan realitas praktik yang diwarnai budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum utama berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah mengandung instrumen perlindungan preventif dan represif bagi istri pertama, tetapi efektivitasnya terhambat oleh implementasi yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan sanksi, khususnya terhadap poligami tanpa izin pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, Mesir, dan negara Eropa memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial yang tegas dan verifikasi persetujuan istri yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif gender.]]>
Copyrights © 2026
