Articles
THE DIVISION OF INHERITANCE OF CHINESE CUSTOMS IN THE SOUTHERN CITY OF GORONTALO
Bempa, Sofyan W.P;
Kasim, Nur Mohamad;
Jasin, Johan
Journal of Humanity Vol 5, No 1 (2017): February 2017
Publisher : Journal of Humanity
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14724/jh.v5i1.67
The purpose of this research is (1) to know the implementation of the Division of property of the heritage of indigenous people in the Chinese community in the city of Gorontalo, (2) to find out how to dispute the inheritance in Chinese society in the indigenous town of Gorontalo. This type of research is empirical legal research, legal research is the socio-type research, engineering analysis with qualitative data sourced from primary data and secondary data. In addition to using normative approaches, sociology and historical approach.Based on the results of the research, it can be concluded that (1) the implementation of the Division of indigenous heritage in Chinese society in the city of Gorontalo is based on an agreement with the family (the heir). Whereas in the Straits Chinese community assimilated local customs in this custom of Gorontalo, embraced the parental kinship system, in which seat boys and girls equally so in the Division of the inheritance rights of boys and girls equal rights, (2) on the Chinese community in the city of Gorontalo, rarely there is a dispute of inheritance. If there is a dispute, then how are customary inheritance dispute resolution on the Chinese community in the city of Gorontalo is by way of a limited discussion in the sphere of the family, and trying not to let the issue be brought to the level of the Court, because Chinese society is considered a disgrace if family until there is a dispute between the fellows family just because a matter of inheritance
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA
Kasim, Nur Mohamad;
Mokodompit, Gusniarjo
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.61 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v18i2.2140
Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan aturan hukum adat yang memang sudah menjadi ciri khas setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan tatacara berkehidupan masyarakat Indonesia, hal ini terjadi pada Prosesi Pemberian Gelar Adat yang ada di Bolaang Mongondow Raya. Prosesi adat tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian pemerintah. Oleh karena itu pembentukan Lembaga adat oleh pemerintah menjadi sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan semua prosesi adat termasuk Pemberian Gelar Adat.
Optimizing Government Policies On Profession Zakat
Kasim, Nur Mohamad
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.443 KB)
|
DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i2.1347
The significant potential of zakat on profession needs to be actualized through a clear regulation. The targets of zakat on profession are: Ministry or State Institutions, Local Government, State-owned Enterprises, Local Government Owned Enterprises, even other professions that have a high income. The government's efforts to facilitate zakat on profession are solely aimed at making the mechanism of zakat management to be good, transparent and integrated into a system. However, zakat levies should have a specific rule that is binding all citizens, especially all Muslim Civil State Apparatus (henceforth called as ASN) who certainly meets the applicable regulations. For those who have income and already reach nishab or nominal income limit must pay zakat, while the ones whose incomes do not reach nishab are not obliged to do such a thing. Gorontalo province is one of the regions whose population is predominantly Muslim and has potential in terms of Islamic values-based economic development. Therefore, there needs to be a strict regulation to regulate zakat on profession, so that the utilization of zakat can help to alleviate the burden of the poor. By the existence of regulation, people who pay and receive zakat are equally having the benefits of zakat. This is to say that government has a prominent role and responsibility in optimizing the enactment of zakat on profession since the reality of the most significant zakat received by BAZNAS (Islamic board which oversees the collection of Zakat) in Gorontalo province is from ASN and other professions income.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA
Kasim, Nur Mohamad;
Mokodompit, Gusniarjo
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.61 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v18i2.2140
Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan aturan hukum adat yang memang sudah menjadi ciri khas setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan tatacara berkehidupan masyarakat Indonesia, hal ini terjadi pada Prosesi Pemberian Gelar Adat yang ada di Bolaang Mongondow Raya. Prosesi adat tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian pemerintah. Oleh karena itu pembentukan Lembaga adat oleh pemerintah menjadi sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan semua prosesi adat termasuk Pemberian Gelar Adat.
TANGGUNG JAWAB KORPORASI BOEING COMPANY ATAS KECELAKAAN PESAWAT DI WILAYAH INDONESIA
Sazpah, Wahana;
Wantu, Fence M;
Kasim, Nur Mohamad
Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v3i1.912
Transportasi udara mempermudah masyarakat untuk menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Segala kemudahan tersebut memunculkan beberapa masalah, termasuk kelalaian dalam maintenance pesawat ataupun kelalaian manusia lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan pesawat. Oleh karena itu pengkajian terhadap pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat dalam hal ini adalah Boeing.Company sangat diperlukan terhadap kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur inventarisasi, klasifikasi serta identifikasi dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan cara dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan. Masalah dalam penelitian ini meliputi (1) proses penentuan ganti rugi/santunan terhadap korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 (2) pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat (Boeing.Co) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan hasil analisis dan investigasi yang dilakukan diketahui bahwa ada kesalahan konstruksi pesawat dan kesalahan pilot dalam menangani accident kecelakaan. Pihak jasa pengangkut maskapai Lion Air mempunyai kewajiban untuk membayar kompensasi kepada masing-masing keluarga korban sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Adapun pihak keluarga korban melayangkan gugatan kepada Boeing Company yang diselesaikan secara mediasi. Atas kejadian ini ke depannya maskapai sebagai pengguna barang yang membeli pesawat dari produsen (Boeing Co atau Airbus) harus selalu memperhatikan prosedur dan penggunaan barang atau pesawat yang dibeli, serta penumpang dan masyarakat pada umum agar selalu memperhatikan prosedur-prosedur keselamatan dalam penerbangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan.
OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN
Bagus Wicaksono;
Fenty U. Puluhulawa;
Nur Mohamad Kasim
Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 3 (2020): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v1i3.53
Dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari unsur pokok. Penelitian ini memiliki tujuan agar tau optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan di dalam pembimbingan klien pemasyarakatan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang berkenaan dengan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan klien Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan tidak lagi dilaksanakan oleh pegawai di seksi masing-masing, serta Pembimbing Kemasyarakatan sangat membutuhkan dan harus menguasai prinsip-prinsip pembimbingan, metode pembimbingan, teknik pembimbingan, serta keterampilan pembimbingan. Sehingga dapat membantu dalam memenuhi tugas, fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapai yaitu keterbatasannya anggaran, sarana dan prasana penunjang, minat klien dan pembimbing kemasyarakatan itu sendiri.
Application of The Concept of Maslahah by Judges to Issuance of Marriage Dispensation Due to Pregnancy in Religious Courts
Nur Mohamad Kasim;
Indra Saputra Daud
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 1 JANUARY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.597 KB)
|
DOI: 10.33756/jlr.v4i1.10999
The purpose of the study was to determine the substance of the granting of marriage dispensation due to pregnancy and to describe the implementation factors of the provision of marriage dispensation due to pregnancy in the Religious Courts. The research method used is sociological juridical research using a qualitative approach and taking three research locations in the Gorontalo area, namely the Gorontalo Religious Court, the Suwawa Religious Court and the Limboto Religious Court. This study uses prescriptive legal analysis. The results of the study, namely, substantially the provision of marriage dispensation due to pregnancy, namely the judge's consideration regarding legal considerations governing and applying the concept of maslahah if marriage dispensation is accepted/rejected the implementation factor of granting marriage dispensation due to pregnancy is considering the fate of a child who, if born without status, is rejected if the request for a marriage dispensation is rejected.
An Indication of China's Policy towards Uighurs and its Implications by International Law Aspects
Mellisa Towadi;
Nur Mohamad Kasim;
Rumawi Rumawi;
Siti Asifa Tahir
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.382 KB)
|
DOI: 10.33756/jlr.v3i1.7730
This article examines the Chinese government's policy towards Uighurs for the purpose of outlining and explaining indications of the policy that have implications on the legal aspects of this international law. This study was researched using normative juridical methods with expansive analysis based on logical-normative approaches. The results of the analysis show that broadly the policies China implements against the Uighur population are indicated to acts of discrimination. China's main interest is sovereignty, so of course, China will not allow the release of any territory from China. While the implications in the context of International Law as to uphold the guarantee of civil and political rights, liberal and democratic principles or independence, and individual freedom in relation to the state. The points of conflict identified, especially concerning the reach of equality of rights between ethnic Uighurs and other ethnicities in China, the prohibition of inhumane punishment and degrading dignity, and religious freedom.
Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat di Desa Taluduyunu
Nur Mohamad Kasim;
Sri Nanang Meiske Kamba
Jurnal Abdidas Vol. 1 No. 6 (2020): Vol 1 No 6 December 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v1i6.105
Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Zakat bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin saja, akan tetapi dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Namun masih banyak persoalan zakat yang perlu diselesaikan salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat yang berakibat pada ketidakefektifan manajemen pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat dianggap belum optimal, dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dalam mengelolah zakat. Sasaran dari pengabdian ini adalah masyarakat Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian ini yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan hukum dan tanya jawab serta membentuk kelompok binaan pengelolah zakat.
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Nasrudin Nasrudin;
Nur Mohamad Kasim;
Lusi Margareth Tijow
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i10.317
Perkawinan yang tidak tercatat banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga walaupun sudah di terbitkan aturan tentang Isbat nikah. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum adalah sumber bahan hukum utama (primer) dan sumber bahan hukum pelengkap (sekunder), serta data yang diperoleh melalui penelitian secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat berimplikasi pada status hukum perkawinan dan status hukum anak serta sistem kewarisan yang menimbulkan ketidakpastian hukum