<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh intervensi politik melalui keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan perbandingan dengan model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil yang memiliki tingkat independensi lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilu akibat dominasi aktor politik, tidak optimalnya standar berbasis merit, serta terbatasnya transparansi substantif dan efektivitas partisipasi publik. Sebaliknya, model Tribunal Superior Eleitoral Brazil yang berbasis peradilan elektoral menunjukkan sistem seleksi yang lebih terlindungi dari kepentingan politik sehingga lebih mampu menjamin akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mekanisme seleksi melalui penguatan tim seleksi independen, pembatasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, penerapan sistem merit yang terukur, peningkatan transparansi, serta pengembangan model electoral court dan konsep reverse mechanism selection. Reformasi tersebut menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas serta legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia]]>
Copyrights © 2026
