<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tinangkung Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan ini penting karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan merupakan forum strategis untuk membahas usulan desa sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, meliputi dokumen kecamatan, desa, dan dokumen perencanaan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Tinangkung Selatan telah sesuai secara formal-administratif, terutama dari aspek waktu pelaksanaan, penyelenggaraan forum, kelengkapan dokumen, dan penyusunan berita acara. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6), khususnya dalam memberikan ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap seluruh usulan prioritas desa. Hambatan utama meliputi ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keterbatasan kategori usulan, kendala jaringan, dan lemahnya administrasi desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi substantif Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan.]]>
Copyrights © 2026
