Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAMBANG HERMAWAN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.102

No details the authority owned by the Vice President could potentially lead to legal uncertainty. Whereas in the construction of the position incumbent of the position of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this is to know the authority of the Vice President in the Organization of the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the Government. In this study the normative legal research using methods based on relevant legislation and other legal materials related to the substance of the research, then connected with problems in This research. Research results show that the authority of the Vice President is not set explicitly in the legislation. Authority of the Vice President are only found by analyzing the legislation. ' Where there are 3 Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President as successor to the President whereas the implementation authority Vice President subject to the authority of the source. Source from authority of the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For the delegation of authority then the implementation authority in advance must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK Bambang Hermawan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55444

ABSTRAK Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Kata kunci : Penilaian barang milik negara, keuangan negara, perbendaharaan Negara. ABSTRACT The management of the state treasury which is closely related to the state finances, must transparently act as a form of accountability to the public. Thus, the assessment of state property is very important. So the government through the Ministry of Finance issued Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Rating of State Property. The regulation contains the attribution authority granted to the Directorate General of State Finance in doing so, the purpose of the valuation of the state property so that the government can provide an assessment of the state's finances so that there is no loss in the use of state finances. This type of research is using normative juridical research. This legal research is conducted through several approaches. The approaches used are the legislative approach and the conceptual approach. The process of transparency of information is not only provided by the management of public management but the public has the right to obtain information concerning the public interest. State property is a facility given to the government to the public to support public facilities. In the use of state property it is clear that using state finances, through Ministry of Finance Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Assessment of State Property the public can know the use of state finances in obtaining state property. Regulation of the Minister of Finance No. 111 / PMK.06 / 2017 On the Assessment of State Property is a way for the government to be transparent in conducting its responsibility to the public. Related to the state property which is the state treasury which is inventoried for the benefit of the society. And in the state treasury, the management of state finances as referred to in the 1945 Constitution shall be carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the people, embodied in the APBN and APBD. Keyword: Assessment of state property, state finance, state treasury.

ASAS KEADILAN DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK MENURUT PMK-117/2024 : KRITIK TERHADAP ABSENSI MENKANISME PENGAWASAN Bambang Hermawan; Andi Reza Alief Chairin Nor
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57246

Abstrak Pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, berisiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria & verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024 serta pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menjamin keadilan dalam penghapusan piutang pajak. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural, kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Agar dilakukan revisi berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Melibatkan Komisi Pengawas Perjakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang. Kata kunci : Piutang Pajak, Pengawasan, Komisi Pengawasan Perpajakan. AbstractThe enactment of PMK-117/2024, effective on January 1, 2025, carries a high risk of abuse of authority. In the absence of a supervisory body, the process of tax receivables write-off has the potential to become a discriminatory tool. This study aims to examine the criteria and verification mechanisms for tax receivables write-off under PMK-117/2024, as well as to explore what kind of oversight can be implemented to ensure fairness in the process. This is a normative juridical legal research employing both statutory and conceptual approaches. The study finds that the regulation contains fundamental weaknesses, particularly in terms of procedural justice. The absence of oversight elements and independent participation in the verification process poses the risk of abuse of power and unfair treatment. Therefore, an independent supervisory mechanism is needed to balance the authority of the Ministry of Finance in writing off tax receivables. A revision of the regulation is recommended to incorporate a transparent and accountable oversight mechanism. It is also proposed that the Tax Supervisory Commission be involved as an independent supervisory body with the authority to directly monitor the process of tax receivables write-off.Keywords: Tax Receivables, Supervision, Tax Supervisory Commission.

ASAS KEADILAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Nurul Shalihat Ansar; Mar’atun Fitriah; Bambang Hermawan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.60154

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat responsivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, tantangan ketimpangan dalam distribusi fiskal masih sering muncul. Asas keadilan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah) merupakan unsur kunci agar seluruh daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan otonomi dan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur sistem perimbangan keuangan, serta mendalami literatur dan praktik implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa walaupun instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, masih terdapat kendala nyata dalam pelaksanaannya—termasuk persoalan akurasi data, rumitnya formula alokasi, dan kapasitas daerah yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem penghitungan alokasi dana, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan guna memastikan tercapainya asas keadilan secara lebih maksimal dalam praktik desentralisasi fiskal. Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Asas Keadilan, Perimbangan Keuangan Abstract This study examines the application of the principle of fairness within the framework of fiscal centralization in Indonesia, with a focus on the fiscal balance mechanism between the central and regional governments. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency of resource use and strengthen public service accountability at the local level. However, the challenge of inequality in fiscal distribution still frequently arises. The principle of fairness—both vertically (between the central and regional governments) and horizontally (between regions)—is a key element in ensuring that all regions have sufficient fiscal capacity to exercise autonomy and meet the basic needs of their citizens.Using a normative legal approach, this study examines the regulations governing the fiscal balance system and examines the literature and practices on their implementation. The findings indicate that although instruments such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH) are intended to reduce fiscal disparities, significant obstacles remain in their implementation—including data accuracy issues, complex allocation formulas, and uneven regional capacity. Therefore, improvements are needed in the fund allocation delivery system, increased financial management capabilities at the regional level, and strengthened oversight mechanisms to ensure maximum fairness in implementing fiscal decentralization.Keywords: Fiscal Decentralization, Principle of Justice, Financial Balance

PERNYATAAN KONTROVERSIAL PEJABAT PUBLIK DI RUANG DIGITAL : POTENSI PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bambang Hermawan; Putri Mei Lestari Lubis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61476

Abstrak Pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach.. pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Oernyataan publik yang viral berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, dan profesionalitas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat. Kata kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pejabat Publik, Viral. AbstractStatements made by public officials in digital spaces often fail to reflect the prudence and professionalism inherent to their office. This study aims to examine the phenomenon of viral public statements through the lens of administrative law. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms using the Statute Approach and Conceptual Approach. The assessment of public officials’ statements must take into account context, capacity, and the resulting impact. Viral statements by public officials have the potential to violate the principles of accuracy, legal certainty, and professionalism, thereby creating unrest and public disturbance. It is therefore necessary to enhance awareness and disseminate knowledge among public officials regarding the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). Such efforts are crucial to ensure that every decision or action taken is not only legally valid but also enjoys moral legitimacy in the eyes of society. Keywords: General Principles of Good Governance, Public Officials, Viral Stateme.

PERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN ABORSI : ANTARA PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bambang Hermawan; Nurul Shalihat Ansar; Rahmat Hidayat; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11367

Penegasan batas antara tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk membahas pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab negara atau perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membahas bentuk, batasan dan mekanisme tanggung jawab masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Pengaturan norma yang melibatkan masyarakat harus dibangun secara proporsional agar partisipasi tersebut berfungsi sebagai penguat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pengalihan atas kewajiban negara. Pengaturan mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi belum dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun peraturan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah perlu memperjelas konstruksi hukum pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi sebagai wujud partisipasi masyarakat. Pengaturan norma yang lebih rinci mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi.

Kesesuaian Tahapan Musrenbang Rkpd Kecamatan Tinangkung Selatan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Akhyar Maulana; Rahmat Bakri; Bambang Hermawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2473

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tinangkung Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan ini penting karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan merupakan forum strategis untuk membahas usulan desa sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, meliputi dokumen kecamatan, desa, dan dokumen perencanaan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Tinangkung Selatan telah sesuai secara formal-administratif, terutama dari aspek waktu pelaksanaan, penyelenggaraan forum, kelengkapan dokumen, dan penyusunan berita acara. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6), khususnya dalam memberikan ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap seluruh usulan prioritas desa. Hambatan utama meliputi ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keterbatasan kategori usulan, kendala jaringan, dan lemahnya administrasi desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi substantif Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan.

THE DYNAMICS OF COPYRIGHT ROYALTY MANAGEMENT FOR SONGS/MUSIC, AND ITS IMPACT ON THE PROTECTION OF CREATIVE RIGHTS Sitti Fatimah Maddusila; Andi Intan Purnamasari; Bambang Hermawan; Annisa Nurfaidah
Indonesia Private Law Review Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v7i2.5151

Indonesia's copyright royalty management system has evolved through the establishment of Collective Management Organizations (LMKs) and the National Collective Management Organization (LMKN), which are responsible for collecting, administering, and distributing royalties to creators. Despite this institutional framework, significant deficiencies continue to undermine the protection of creators' economic rights. This study examines the adequacy of legal protection afforded by the current royalty distribution system and analyzes LMKN's legal responsibility for unclaimed royalties. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study applies prescriptive legal analysis. The findings indicate that, although the Copyright Law and its implementing regulations govern royalty management, they do not provide sufficient legal certainty regarding timely, transparent, and proportionate royalty distribution based on actual use of copyrighted works. In addition, the absence of clear rules governing LMKN's responsibility for unclaimed royalties weakens legal protection for creators' economic rights. This study proposes reconstructing Indonesia's royalty governance framework by redefining LMKN as a fiduciary administrator responsible for the accurate, transparent, accountable, and timely distribution of royalties. It also recommends mandatory implementation of Music Recognition Technology (MRT) or digital fingerprinting at commercial venues to improve data accuracy and transparency. These reforms would strengthen legal certainty, promote fairness, and enhance the protection of creators' economic rights in Indonesia.

PERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN ABORSI : ANTARA PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bambang Hermawan; Nurul Shalihat Ansar; Rahmat Hidayat; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11367

Penegasan batas antara tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk membahas pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab negara atau perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membahas bentuk, batasan dan mekanisme tanggung jawab masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Pengaturan norma yang melibatkan masyarakat harus dibangun secara proporsional agar partisipasi tersebut berfungsi sebagai penguat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pengalihan atas kewajiban negara. Pengaturan mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi belum dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun peraturan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah perlu memperjelas konstruksi hukum pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi sebagai wujud partisipasi masyarakat. Pengaturan norma yang lebih rinci mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi.

Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Kode Etik Profesi Guru di SMAN 1 Luwuk Irzha Friskanov. S; Dewi Kemala Sari; Widyatmi Anandy; Adiguna Kharismawan; Bambang Hermawan
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v6i1.5691

Legal counseling activities on strengthening understanding in the teacher professional code of ethics aim to increase teachers’ awareness and understanding of legal aspects that regulate responsibilities, rights, obligations, and consequences of violations of the professional code of ethics. Lack of understanding of legal regulations often leads to ethical violations that have an impact on the professionalism and image of teachers as educators. Therefore, this activity provides comprehensive and applicable knowledge through several methods, problem identification, interactive discussion counseling, case simulation, and evaluation and follow-up. This service activity was carried out at SMA Negeri 1 Luwuk which was attended by 25 teachers as participants. The main achievements of this activity include increasing teachers’ understanding of the code of ethics and its legal aspects, the establishment of a legal consultation forum for teachers, and reducing the potential for violations in the school environment. With this activity, it is hoped that teachers will be able to apply the code of ethics professionally, understand the legal consequences of violations, and build a strong legal culture in the educational environment. This counseling is a concrete step in creating an educational environment with integrity, accountability, and in accordance with applicable legal norms.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search