<![CDATA[Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan dalam berbagai mazhab fikih. Di Indonesia, ketentuan fikih tersebut diimplementasikan melalui sistem hukum nasional yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rukun dan syarat nikah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali serta implementasinya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap literatur fikih dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan wali dalam akad nikah. Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, sedangkan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menjadikannya sebagai rukun yang menentukan sahnya perkawinan. Selain itu, konsep wali mujbir, wali ikhtiyar, wali hakim, dan wali adhal menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Praktik perkawinan melalui KUA di Indonesia mengadopsi mayoritas pandangan mazhab Syafi’i dengan menambahkan unsur pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas formal. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara fikih klasik dan hukum nasional.]]>
Copyrights © 2026
