Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MEKANISME PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERDATA ISLAM Isman Nuddin Ritonga; Faisar Ananda
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 4 (2026): Agustus
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i4.2555

Abstract

Child protection within the framework of Islamic civil law constitutes an integral part of family law aimed at ensuring the fulfillment of children's rights comprehensively, including aspects of custody (hadhanah), financial support, education, and protection from discrimination and violence. This study examines the mechanisms of child protection in Islamic civil law and their relevance within the Indonesian legal context using a normative juridical method supported by recent scholarly literature. The findings indicate that child protection mechanisms are primarily implemented through custody arrangements based on the best interests of the child, the obligation of parents to provide financial support, and the safeguarding of civil rights such as inheritance and identity. In cases of divorce, judicial institutions play a crucial role in supervising and enforcing children's rights, including restricting parental access when it harms the child's well-being. Additionally, issues related to adopted children highlight the need for harmonization between Islamic law and national civil law to ensure legal certainty. However, challenges remain in implementation, including low legal awareness, non-compliance with financial obligations, and weak enforcement of court decisions. Therefore, strengthening regulations, enhancing judicial oversight, and integrating Islamic legal principles with positive law are necessary to ensure effective and just child protection, with the principle of the best interests of the child as the primary foundation.
Persepsi dan Praktik Masyarakat terhadap Zihar dalam Perspektif Fiqh Munakahat: Studi Kasus di Desa Simangambat, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara Isman Nuddin Ritonga; Heri Firmansyah
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 02 (2026): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i02.8933

Abstract

This study aims to analyze public perceptions of zihar, examine its practice in domestic life, and explain its legal and social implications from the perspective of fiqh munakahat. The study employed a qualitative approach with field research conducted in Simangambat Village, North Padang Lawas Regency. Data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, community leaders, village officials, and married couples. Data were analyzed thematically by comparing social practices and normative provisions of Islamic law. The results reveal a clear gap between the norms of fiqh munakahat and social reality, where zihar is perceived as an emotional expression or a joke without legal consequences. This finding indicates a weak internalization of Islamic family law and the potential for injustice in marital relations. This study emphasizes the importance of strengthening contextual and sustainable fiqh munakahat education at the community level.
PERAN NEGARA DALAM KODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA Isman Nuddin Ritonga; Sukiati Sukiati; Iwan Iwan
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i4.10980

Abstract

. Kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim secara sistematis melalui perangkat hukum positif. Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengkodifikasi hukum keluarga Islam. Indonesia menggunakan pendekatan nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Malaysia menerapkan sistem legislatif berbasis negara bagian melalui Islamic Family Law Enactment. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam proses kodifikasi hukum keluarga Islam di kedua negara, menelaah substansi regulasi yang berlaku, serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan mengenai dispensasi kawin dan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem yang lebih terintegrasi secara nasional namun menghadapi tantangan implementasi, sedangkan Malaysia memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik keluarga seperti poligami, tetapi regulasinya tidak sepenuhnya seragam antar negara bagian. Secara umum, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam upaya melindungi hak keluarga Muslim dan menjaga ketertiban hukum
RUKUN DAN SYARAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN PRAKTIK KUA DI INDONESIA Isman Nuddin Ritonga; Heri Firmansyah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11078

Abstract

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan dalam berbagai mazhab fikih. Di Indonesia, ketentuan fikih tersebut diimplementasikan melalui sistem hukum nasional yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rukun dan syarat nikah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali serta implementasinya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap literatur fikih dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan wali dalam akad nikah. Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, sedangkan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menjadikannya sebagai rukun yang menentukan sahnya perkawinan. Selain itu, konsep wali mujbir, wali ikhtiyar, wali hakim, dan wali adhal menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Praktik perkawinan melalui KUA di Indonesia mengadopsi mayoritas pandangan mazhab Syafi’i dengan menambahkan unsur pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas formal. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara fikih klasik dan hukum nasional.
KONSEP MAHAR (ṢIDĀQ) DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS FIKIH TERHADAP KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Isman Nuddin Ritonga; Muhammad Amar Adly
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Maret 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i2.8589

Abstract

Mahr (ṣidāq) is an essential element in Islamic marriage law and constitutes a mandatory obligation for the prospective husband. Beyond its symbolic function, mahr carries significant legal implications concerning the rights and obligations of spouses. This article aims to analyze the concept of mahr from a contemporary fiqh perspective by examining its normative foundations, legal requirements, and juridical consequences within Islamic marriage. This study employs a library research method with a normative-juridical approach, focusing on contemporary Islamic legal scholarship published within the last five years. The findings reveal that mahr is an exclusive right of the wife that must be fulfilled by the husband, regardless of whether it is explicitly stated in the marriage contract. Furthermore, mahr has ongoing legal consequences, particularly in cases of divorce, annulment, and the protection of women's rights. Therefore, a comprehensive fiqh-based understanding of mahr is crucial for ensuring substantive justice in modern Islamic marriage law.