<![CDATA[ ABSTRAK Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara historis, lahan produktif seluas 350–390 hektare secara de facto dikuasai masyarakat sebelum tahun 1997, mengingat PT Agroraya Gematrans hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. Penguasaan fisik tersebut diperkuat skema plasma Koperasi Cita Harapan di bawah PT Agro Sarimas Indonesia sejak tahun 2007, namun berubah drastis pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Masalah berfokus pada hambatan struktural sengketa dan legalitas klaim sepihak korporasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, ketiadaan HGU selama tiga dekade mempertegas bahwa penguasaan fisik beriktikad baik (bezit) masyarakat wajib diprioritaskan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan. Faktanya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 bersama Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja justru mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan mengabaikan kewajiban pemulihan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen korektif Reforma Agraria. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban kawasan hutan harus diterapkan sebagai instrumen keadilan agraria, bukan alat legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sehingga hak perdata atas penguasaan fisik tanah yang sah wajib diutamakan secara hukum. Kata kunci: Konflik Agraria, Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This research analyzes the agrarian conflict in Kembang Mekar Sari Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Historically, a productive land area of 350–390 hectares has been de facto controlled by the community since before 1997, considering that PT Agroraya Gematrans only held Location Permit No. 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. This physical possession was strengthened through a plasma scheme with the Cita Harapan Cooperative under PT Agro Sarimas Indonesia since 2007, but changed drastically following Presidential Regulation No. 5/2025 concerning the Enforcement of Forest Areas. The research focuses on structural obstacles and the legality of unilateral corporate claims without a Right to Cultivate (HGU). Juridically, the absence of an HGU for nearly three decades reinforces that the community's physical possession in good faith (bezit) must be prioritized under civil law based on the Basic Agrarian Law (UUPA). The author utilizes a socio-legal research method to dissect the complex legal processes on the ground. In fact, the implementation of Presidential Regulation No. 5/2025 alongside Articles 110A and 110B of the Job Creation Law shifts land management to PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), neglecting the rights restoration obligations stipulated in Government Regulation No. 23/2021 in conjunction with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 7/2021. As a solution, this study recommends the mechanism of Settlement of Land Possession within the Framework of Forest Area Spatial Planning (PPTPKH) as a corrective instrument for Agrarian Reform. The study concludes that forest enforcement must act as an instrument of agrarian justice, rather than legalizing land expropriation by PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), thereby legally prioritizing civil rights over legitimate physical land possession. Keywords: Agrarian Conflicts, Land Rights, Legal Protection]]>
Copyrights © 2026
