Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi
Darmiwati Darmiwati
Universitas Iislam Indragiri, Riau.
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Integrated Legal Education on the Dangers of Drugs and Their Prevention for Students of IT IT Middle School Insan Mulia, Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency Fitri Wahyuni; Syarifuddin Syarifuddin; Siti Rahmah; Darmiwati Darmiwati; Muhsin Muhsin; Wandi Wandi
KARYA ABDI Vol 1 No 1 (2020): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v1i01.1061

Abstract

The misuse and circulation of illicit drugs is a widespread, complex, and complex issue facing the Indonesian people lately, as it can have many negative effects, especially among the younger generation. Therefore, massive prevention efforts must be made through integrated legal counsel such as the Faculty of Law of the Islamic University of Islamic Universities in schools. One of the selected schools is the Junior High IT IT High School located in the Sungai Intan Village of West Suburban Suburban Suburban Hulu district. In the implementation of the counseling the aim is for students to understand the dangers of drugs and to avoid the dangers of drugs so that they can become better generations and work better. This method of implementing community service activities is done with data collection techniques through Library and lecture studies. The source of data obtained in the practice of public service counseling is secondary data consisting of: primary legal materials, and secondary legal materials. While analyzing data using a deductive thinking method, it is a mindset based on common things and then draws on specific conclusions. Results and discussion. Commitment activities to the community of legal counsel on Drug Danger and its Prevention for Students / Junior High School IT High School People in Sungai Intan Suburban Suburban District Upstream from the stages of activity preparation, implementation and closure. At the time of implementation each drug dealer presented the drug and its preventive material. The activity received excellent response from the participants as evidenced by the many questions from the participants and the increased knowledge of the participants about the dangers of drugs and their prevention
LEGAL EXPLANATION ABOUT PREMANISM AND ENFORCEMENT OF THEIR LAW IN SUNGAI LUAR VILLAGE, BATANG TUAKA DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY Fitri Wahyuni; Siti Rahmah; Darmiwati Darmiwati
KARYA ABDI Vol 2 No 2 (2021): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v2i2.1660

Abstract

Thuggery is a crime that very often occurs not only in cities but also in rural areas. It is not uncommon for this crime to cause victims so that the community feels uneasy about the crime. one of them is a village that is a place of thuggery is a river village outside Batang Tuaka sub-district. The law study program at the law faculty of the Islamic University of Indragiri conducted legal counseling about the dangers of thuggery in the village as a preventive measure so that the crime of thuggery does not happen again. with Data Collection Techniques in the form of Library Studies and Lectures, data sources are through Primary Law materials, namely positive legal materials that are binding and consist of statutory regulations and Secondary Law materials. Qualitative descriptive analysis method. The results of the legal counseling show that thuggery crimes are increasingly occurring due to the lack of public knowledge about the legal rules that thuggery can be subject to criminal sanctions as regulated in the Criminal Code. So far, the community considers that thuggery crimes cannot be sanctioned because people are afraid to report them because thugs always threaten the victim and his family
TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZINPERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEG Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara umum . Namun bagi Pegawai Negeri Sipil ditambah aturan yang bersifat syarat khusus yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Namun kenyataannya ada Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin atasan ketika melakukan perceraian dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan dikabulkan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mewajibkan adanya izin tersebut. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA. Tbh.
PROSES PENCORETAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencoretan Hak Tanggungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus, dengan cara mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Masalah muncul ketika Sertipikat Hak Tanggungan hilang dan karenanya tidak dapat dilampirkan untuk permohonan pencoretan Hak Tanggungan.
KEWAJIBAN PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI HARGA MENU MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Darmiwati Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Namun dalam kenyataannya berdasarkan para penelitian penulis melihat masih banyak rumah makan yang tidak melaksanakan kewajiban menginformasikan menu harga kepada konsumen.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Darmiwatiati Darmiwatiati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan kegiatan pendaftaran tanah yaitu untuk memelihara data pendaftaran tanah. Sebagai pemegang hak atas tanah yang baru ahli waris memiliki kewajiban untuk mendafatarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan kepada Kantor Pertanahan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan peralihan tersebut. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah diajaukan oleh ahliwaris yang telah memenuhi syarat sebagai pemohon pendaftaran peraliahan hak, yaitu dengan mendaftarkan peralihan hak tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah.
EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.18/PUU-XVII/2019. Darmiwati Darmiwati2021
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1835

Abstract

Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. In the implementation of fiduciary, the goods that are pledged remain in the power of the debtor. Fiduciary guarantees are security rights for movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights. The principle of the object of the fiduciary guarantee is the creditor's trust in the debtor. In the fiduciary guarantee law, if the debtor defaults, the object of the fiduciary guarantee will be handed over to the creditor for the purpose of fiduciary execution. The fiduciary guarantee law gives the creditor the right to carry out the execution of the fiduciary guarantee object, the existence of this power, the creditor can withdraw the fiduciary guarantee object by means of parate execution. However, with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the application for judicial review of Article 15 section (2) and section (3), which requires a breach of contract agreement between the creditor and the debtor and the debtor's willingness to submit the object of collateral, has eliminated the rights of creditors and eliminated the principle of material rights. Based on these problems, the question in the research is how to execute the object of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and what is the impact of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The legal research method in this paper is normative juridical which is reform oriented research. The conclusion in this study should be in the fiduciary guarantee certificate including the completeness of the default clause, to strengthen the evidence that the debtor has committed a breach of contract. If the debtor (fiduciary giver), after being agreed by the parties, is deemed to be in breach of contract (default), the execution of the object of the fiduciary guarantee can be carried out independently.
PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 : Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siti Rahmah; Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2055

Abstract

ABSTRACT The crime of violence against women in the household is an act of violence or threats, pressure and coercion that can injure or physically interfere with the life of women in the household is wrong treatment, the crime of violence against women includes the level of severe violence because the form of violence committed is fatal. cause physical damage as a result of punching, beating, burning that can damage the body. normative legal research, namely library law research. Based on the division of normative legal research, this research includes research that focuses on research on the Statute Approach and Conceptual Approach. The Legislative Approach (Statute Approach) examines various legal rules that are the focus and central theme of a study. Conceptual Approach are elements that represent phenomena in a field of study that refer to universal things that are abstracted from particular things. If the domestic violence experienced by the victim is not revealed or not resolved, then the protection of the victim of this crime cannot be provided adequately because the violence experienced by the victim is not reported to the police to handle the case and during this time there are many thoughts that have been brought to justice. the perpetrator of the crime and then the perpetrator undergoes a sentence, then legal protection to the victim is considered to have been fully provided. In the settlement of criminal cases, the law often puts too much emphasis on the rights of the suspect or defendant, while the rights of the victim are ignored. Keywords: Law Enforcement, Crime, Domestic Violence
KPPU'S ROLE IN ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW IN E COMMERCE TRANSACTIONS: Business Competition Law Enforcement, The Role of Kppu, E-Commerce Transactions Darmiwati; Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2249

Abstract

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet (elektronik commerce atau di singkat e-commerce). model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang e-commerce pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti perusahaan e-commerce (provider) skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (lock-in) bahkan menciptakan hambatan bagi provider lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan e-commerce dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunanya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Co-Authors Fitri Wahyuni Muhsin Muhsin Siti Rahmah Siti Rahmah Syariffuddin Syariffuddin Wandi Wandi