<![CDATA[Alokasi Dana Desa yang besar berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 membawa konsekuensi logis berupa risiko penyimpangan anggaran jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik yang kuat. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan landasan etika birokrasi dan keterbukaan guna mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan dana desa melalui mekanisme transparansi informasi serta kualitas partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang diuji lewat triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berjalan baru terpenuhi pada tataran administratif formal, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada warga masih sangat lemah. Instrumen transparansi berupa baliho informasi dinilai belum efektif karena menyajikan data makro yang sulit dipahami masyarakat awam. Selain itu, terdapat hambatan etis berupa elitisme birokrasi dan budaya paternalistik perangkat desa yang memandang tata kelola anggaran sebagai wilayah domestik mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes terjebak pada sekadar pemenuhan formalitas (tokenism) demi lampiran syarat pencairan dana. Pengelolaan dana desa memerlukan reformasi perilaku birokrasi aparatur dan penguatan pengawasan horizontal agar tata kelola keuangan bersifat substantif serta tepat sasaran.]]>
Copyrights © 2026
