Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Jurnal Kolaboratif Sains Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Public Policy Journal Journal of Governance and Public Administration Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Social Science and Education Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Raihan A. Hanasi
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Administrasi Publik: Raihan A. Hanasi Raihan A. Hanasi
JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Edisi Januari-Juni 2024
Publisher : Samudra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61787/asjcz804

Abstract

This research discusses the role of information technology in the modernization of public administration. Information technology has become a major driver in increasing the efficiency and effectiveness of public services through the automation of administrative processes and e-government systems. In addition, information technology supports transparency and accountability by facilitating public access to information and public services digitally. Data-based decision making is also enhanced by information technology, enabling more accurate and evidence-based public policy. However, the implementation of information technology in public administration faces challenges such as data security, digital divide, and changes in work culture. The results of this research conclude that modernization of public administration through information technology offers great potential for improving the quality of public services and more responsive government governance. Recommendations include investments in data security, reducing the digital divide, staff training, continuous monitoring, multi-sectoral collaboration, and developing innovation to maximize the benefits of information technology in public administration.
Analisis Efektivitas, Keadilan Akses, dan Akuntabilitas Fiskal dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia Raihan A. Hanasi; Abdul Mahlan Taliki; Niyar Arisah; Florasita Detuage; Fazrurrahman Gunibala; Regina Alfanesya Machmud; Fadila Ladiku
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, keadilan akses, dan akuntabilitas fiskal dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia. Program ini diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerataan akses dan tata kelola keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartu Prakerja memiliki pengaruh positif namun terbatas terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat, terutama bagi peserta dengan motivasi tinggi dan akses digital memadai. Selain itu, ditemukan kesenjangan akses yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan akibat perbedaan infrastruktur internet, literasi digital, serta kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, aspek tata kelola dan akuntabilitas program masih menghadapi tantangan serius, seperti potensi ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Program Kartu Prakerja sangat bergantung pada perbaikan sistem pengawasan, peningkatan pemerataan akses digital, serta penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan ekonomi lokal agar kebijakan ini dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berkeadilan.
Analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kota Gorontalo Raihan A. Hanasi; Mohamad Nazril Abjul; Regina Rahmadani Ismail; Febrina Putri Iskandar; Alfridah Auliyah Mokoginta; Nur Afni Zakaria; Adelia Safitri Husain
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kota Gorontalo menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang semakin mengancam kualitas lingkungan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menghimpun data melalui wawancara mendalam serta telaah dokumentasi untuk menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan, respons para pelaku kebijakan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya, seperti mengampanyekan gerakan 3R, menyosialisasikan penggunaan wadah dan tas ramah lingkungan, serta mengembangkan bank sampah dan fasilitas pengumpulan sampah berbasis 3R guna memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, penyampaian kebijakan yang belum merata, lemahnya mekanisme pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana yang memadai, dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan lingkungan di tingkat daerah menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Raihan A. Hanasi; Moh Rizal Tuna; Dwi Pianita Burhan; Marsha Oktaviani Sila; Adha Ladjulu; Sitti Nurhalima Abuba
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mendukung proses pembelajaran anak sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada tiga lokasi penelitian, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berdampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta kesehatan fisik peserta didik. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, dukungan masyarakat, serta kemampuan manajemen daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MBG tidak hanya berperan dalam peningkatan gizi anak, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan nilai sosial masyarakat.
Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal Raihan A. Hanasi; Izzatunnisa Akuba; Israh Miranti Wahab; Cipta Monoarfa; Muhajir Riza M. Ahmad; Alya Putri Pantoiyo
Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 6 No. 1 (2026): April: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan (JUMBIKU)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumbiku.v6i1.6403

Abstract

This study discusses the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and its impact on local economic development. Using a literature review method, the research examines various sources discussing the effectiveness of the MBG program, operational challenges, and its contribution to the community. The study findings show that the success of MBG is influenced by several factors, including the stability of local food supplies, clarity of standard operating procedures (SOP), and the commitment of implementers at the school and regional government levels. This program has proven to stimulate the local economy by increasing the demand for local agricultural commodities, involving catering SMEs, and creating a multiplier effect that strengthens economic activities in the community. Additionally, MBG can increase the purchasing power of local communities and open up job opportunities in the food and distribution sectors. However, the implementation of MBG still faces challenges such as fragmented authority among institutions, limited infrastructure, and regional capacity variations. Overall, this program has dual potential as both a nutritional improvement effort and a local economic empowerment tool. To optimize MBG, strong coordination between central and local governments and implementers on the ground is essential. With adequate institutional readiness, MBG can become an effective instrument for regional development and local economic strengthening.
Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa Raihan A. Hanasi
Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): May
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65190/asskruie.v2i2.379

Abstract

Program Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Dengan sistem ini, pengelolaan data penduduk, surat-menyurat, dan pelaporan desa dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Kegiatan dimulai dengan analisis situasi menggunakan metode SWOT untuk memahami potensi dan tantangan, diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan teknis untuk aparat desa. Tahapan ini memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital. Implementasi sistem akan didampingi dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program. Luaran yang diharapkan meliputi sistem administrasi digital yang berfungsi optimal, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta layanan publik yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, publikasi ilmiah direncanakan untuk mendokumentasikan hasil dan memberikan referensi bagi desa lain. Keberlanjutan program akan didukung melalui pelatihan lanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengalokasian anggaran khusus dalam APBDes. Dengan pendekatan ini, Desa Bubode diharapkan menjadi model desa percontohan dalam penerapan digitalisasi administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah: Penelitian Raihan A. Hanasi; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Zaskia Kurnia Matahar; Ria Khairunnisa J. Kaharu; Tiara Primasari A Olii
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.294

Abstract

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ethics in Village Public Service: An Observational Study in Gorontalo Alya Deswita Nur Hasan; Raihan A Hanasi; Ervina Kaluku; Atikah Kumisi; Rusli Isa; Tri Nur Yumna Salsabila; Fatma Nia Kasim
Public Policy Journal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v7i1.3255

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana etika administrasi tampak dalam pelayanan publik sehari-hari di kantor kelurahan di Gorontalo, Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan observasi langsung terhadap rutinitas pelayanan, perilaku staf, kondisi ruang tunggu, dan interaksi antara warga dan petugas. Tujuannya adalah untuk melihat apakah nilai-nilai etika seperti keadilan, transparansi, responsif, dan akuntabilitas terlihat dalam praktik pelayanan sehari-hari. Observasi menunjukkan bahwa perilaku etis hadir dalam sapaan yang sopan, kesediaan untuk membantu, dan perlakuan yang sama terhadap warga negara. Namun, beberapa titik lemah masih muncul, terutama respon yang lambat selama jam sibuk, tampilan informasi yang terbatas, disiplin antrean yang tidak merata, dan mengingatkan sesekali tentang persyaratan layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa etika dalam administrasi publik bukan hanya tentang aturan formal tetapi juga tentang tindakan rutin kecil yang membentuk kepercayaan warga. Artikel ini berpendapat bahwa etika pelayanan meningkatkan kepercayaan ketika petugas bersikap adil, jelas, disiplin, dan mudah didekati. Studi ini menawarkan pandangan praktis tentang etika di tingkat kelurahan dan merekomendasikan standar pelayanan yang lebih jelas, saluran pengaduan yang lebih kuat, dan pelatihan etika rutin untuk staf.
Analysis of Public Administration Ethics in the Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the Regional Government of Gorontalo City Auralia Davina Salsabila; Raihan A. Hanasi; Vanisa Andira Bawole; Sri Junianti Labadjo; Nur Anisa Katili; Nur Alyanti Ibrahim
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - July 20
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i3.9274

Abstract

This study aims to analyze public administration ethics in the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the Regional Government of Gorontalo City. The research uses a qualitative method with a descriptive approach through data collection techniques in the form of literature studies by utilizing various reference sources, such as books, scientific journals, official documents, academic articles, as well as laws and regulations related to the Electronic-Based Government System (SPBE) and public administration ethics. The results showed that the implementation of SPBE in Gorontalo City has been supported by regional regulations and national policies, but its implementation still faces obstacles in aspects of system integration, human resource competence, public digital literacy, and the application of public service ethics. This study also found that the success of SPBE is not only influenced by technological readiness, but also by the quality of bureaucratic governance, transparency, accountability, and the professionalism of government officials in providing services to the community. Therefore, strengthening public administration ethics is an important factor in supporting the effectiveness of electronic-based government services.
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Raihan A. Hanasi; Siti Fatimah; Dwi Amalia Harun; Fatma Nia Kasim; Yasifah Tri Lewana
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sepanjang 2023–2024, bidang agraria/pertanahan menjadi substansi laporan terbanyak, mencapai 23% pada 2023 dan 17,17% (1.861 laporan) pada 2024, sementara Kementerian ATR/BPN secara konsisten menjadi instansi terlapor terbanyak kedua setelah pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola praktik maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, mekanisme pengawasan ORI terhadap BPN, serta hambatan dan upaya penguatan kelembagaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis dokumen terhadap laporan resmi ORI, putusan rekomendasi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pelayanan pertanahan didominasi oleh penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan—bukan sekadar kesalahan individual, melainkan disfungsi sistemik akibat lemahnya akuntabilitas dan budaya birokrasi. Meskipun ORI telah menerapkan mekanisme represif (pemeriksaan, rekomendasi) maupun preventif (penilaian kepatuhan, investigasi sistemik), efektivitasnya terbatas oleh sifat rekomendasi yang non-koersif. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi yuridis dan empiris pengawasan ORI di sektor pertanahan dalam rentang waktu 2020–2024, yang sebelumnya belum dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia.
Co-Authors Abdul Mahlan Taliki Adelia Safitri Husain Adha Ladjulu Alfina Dery Damayanti Alfridah Auliyah Mokoginta Alya Deswita Nur Hasan Alya Putri Pantoiyo Andini A. Rauf Andini Gagaube Atikah Kumisi Auralia Davina Salsabila Cidrawati Djafar Cipta Monoarfa Daniela Syalom Difanny Tulung Dwi Amalia Harun Dwi Pianita Burhan Ervina Kaluku Fadila Ladiku Fatma Nia Kasim Fatma Nia Kasim Fatriani I Sue Fazrurrahman Gunibala Febriany Hasnawati Napu Febrina Putri Iskandar Findra Riadi Fitra Kadir Fitriani I Sue Florasita Detuage Israh Miranti Wahab Izzatunnisa Akuba Magfira Olii Marsha Oktaviani Sila Miranti Lopo Moh Ilham Jahidji Moh Rizal Tuna Moh. Rifky Abdullah Mohamad Ilham Jahidji Mohamad Nazril Abjul Mohamad Rifky Abdullah Muhajir Riza M. Ahmad Mustika Yusuf Niyar Arisah Nora Ramadhani Nur Afni Zakaria Nur Alyanti Ibrahim Nur Alyanti Ibrahim Nur Anisa Katili Nur Annisa Ismail Nur Annisa Ismail Pratiwi Rahmatia Nasution Suaib Regina Alfanesya Machmud Regina Rahmadani Ismail Revalina Is. Hiola Ria Khairunnisa J. Kaharu Riskawati Ma’ruf Rizka Nurrahma Pahrun Rusli Isa Salsa Nabila Baks Siti Fatimah Siti Nurhaliza Labasir Sitriyani Gue Sitti Nurhalima Abuba Sri Junianti Labadjo Tiara Primasari A Olii Tri Nur Yumna Salsabila Vanisa Andira Bawole Vivi Septiani Amu Yacob Noho Nani Yasifah Tri Lewana Zaskia Kurnia Matahar Zulfikar Arya Miftha