Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Administration Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Raihan A. Hanasi
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Administrasi Publik: Raihan A. Hanasi Raihan A. Hanasi
JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Edisi Januari-Juni 2024
Publisher : Samudra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61787/asjcz804

Abstract

This research discusses the role of information technology in the modernization of public administration. Information technology has become a major driver in increasing the efficiency and effectiveness of public services through the automation of administrative processes and e-government systems. In addition, information technology supports transparency and accountability by facilitating public access to information and public services digitally. Data-based decision making is also enhanced by information technology, enabling more accurate and evidence-based public policy. However, the implementation of information technology in public administration faces challenges such as data security, digital divide, and changes in work culture. The results of this research conclude that modernization of public administration through information technology offers great potential for improving the quality of public services and more responsive government governance. Recommendations include investments in data security, reducing the digital divide, staff training, continuous monitoring, multi-sectoral collaboration, and developing innovation to maximize the benefits of information technology in public administration.
Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal Raihan A. Hanasi; Izzatunnisa Akuba; Israh Miranti Wahab; Cipta Monoarfa; Muhajir Riza M. Ahmad; Alya Putri Pantoiyo
Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 6 No. 1 (2026): April: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan (JUMBIKU)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumbiku.v6i1.6403

Abstract

This study discusses the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and its impact on local economic development. Using a literature review method, the research examines various sources discussing the effectiveness of the MBG program, operational challenges, and its contribution to the community. The study findings show that the success of MBG is influenced by several factors, including the stability of local food supplies, clarity of standard operating procedures (SOP), and the commitment of implementers at the school and regional government levels. This program has proven to stimulate the local economy by increasing the demand for local agricultural commodities, involving catering SMEs, and creating a multiplier effect that strengthens economic activities in the community. Additionally, MBG can increase the purchasing power of local communities and open up job opportunities in the food and distribution sectors. However, the implementation of MBG still faces challenges such as fragmented authority among institutions, limited infrastructure, and regional capacity variations. Overall, this program has dual potential as both a nutritional improvement effort and a local economic empowerment tool. To optimize MBG, strong coordination between central and local governments and implementers on the ground is essential. With adequate institutional readiness, MBG can become an effective instrument for regional development and local economic strengthening.
Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa Raihan A. Hanasi
Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): May
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65190/asskruie.v2i2.379

Abstract

Program Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Dengan sistem ini, pengelolaan data penduduk, surat-menyurat, dan pelaporan desa dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Kegiatan dimulai dengan analisis situasi menggunakan metode SWOT untuk memahami potensi dan tantangan, diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan teknis untuk aparat desa. Tahapan ini memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital. Implementasi sistem akan didampingi dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program. Luaran yang diharapkan meliputi sistem administrasi digital yang berfungsi optimal, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta layanan publik yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, publikasi ilmiah direncanakan untuk mendokumentasikan hasil dan memberikan referensi bagi desa lain. Keberlanjutan program akan didukung melalui pelatihan lanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengalokasian anggaran khusus dalam APBDes. Dengan pendekatan ini, Desa Bubode diharapkan menjadi model desa percontohan dalam penerapan digitalisasi administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah: Penelitian Raihan A. Hanasi; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Zaskia Kurnia Matahar; Ria Khairunnisa J. Kaharu; Tiara Primasari A Olii
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.294

Abstract

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Raihan A. Hanasi; Siti Fatimah; Dwi Amalia Harun; Fatma Nia Kasim; Yasifah Tri Lewana
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sepanjang 2023–2024, bidang agraria/pertanahan menjadi substansi laporan terbanyak, mencapai 23% pada 2023 dan 17,17% (1.861 laporan) pada 2024, sementara Kementerian ATR/BPN secara konsisten menjadi instansi terlapor terbanyak kedua setelah pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola praktik maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, mekanisme pengawasan ORI terhadap BPN, serta hambatan dan upaya penguatan kelembagaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis dokumen terhadap laporan resmi ORI, putusan rekomendasi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pelayanan pertanahan didominasi oleh penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan—bukan sekadar kesalahan individual, melainkan disfungsi sistemik akibat lemahnya akuntabilitas dan budaya birokrasi. Meskipun ORI telah menerapkan mekanisme represif (pemeriksaan, rekomendasi) maupun preventif (penilaian kepatuhan, investigasi sistemik), efektivitasnya terbatas oleh sifat rekomendasi yang non-koersif. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi yuridis dan empiris pengawasan ORI di sektor pertanahan dalam rentang waktu 2020–2024, yang sebelumnya belum dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia.
MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL: KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GORONTALO Raihan A. Hanasi; Moh. Rifky Abdullah; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Andini Gagaube; Salsa Nabila Baks
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN: STUDI KASUS PADA UMKM WALAMA MERCH Raihan A. Hanasi; Daniela Syalom Difanny Tulung; Mohamad Ilham Jahidji; Sitriyani Gue
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan administrasi perpajakan, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Walama Merch yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, penggunaan DJP Online, dan pelaporan pajak. Namun demikian, pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan, arus kas, neraca, serta beberapa format administrasi perpajakan yang dianggap cukup rumit. Selain itu, informasi perpajakan lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan lingkungan pertemanan dibandingkan dengan sosialisasi langsung dari instansi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan bagi UMKM.
Akuntabilitas dan Etika dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Penelitian Raihan A. Hanasi; Mohamad Rifky Abdullah; Rizka Nurrahma Pahrun; Fitriani I Sue; Miranti Lopo; Pratiwi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.304

Abstract

Alokasi Dana Desa yang besar berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 membawa konsekuensi logis berupa risiko penyimpangan anggaran jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik yang kuat. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan landasan etika birokrasi dan keterbukaan guna mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan dana desa melalui mekanisme transparansi informasi serta kualitas partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang diuji lewat triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berjalan baru terpenuhi pada tataran administratif formal, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada warga masih sangat lemah. Instrumen transparansi berupa baliho informasi dinilai belum efektif karena menyajikan data makro yang sulit dipahami masyarakat awam. Selain itu, terdapat hambatan etis berupa elitisme birokrasi dan budaya paternalistik perangkat desa yang memandang tata kelola anggaran sebagai wilayah domestik mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes terjebak pada sekadar pemenuhan formalitas (tokenism) demi lampiran syarat pencairan dana. Pengelolaan dana desa memerlukan reformasi perilaku birokrasi aparatur dan penguatan pengawasan horizontal agar tata kelola keuangan bersifat substantif serta tepat sasaran.
PERAN PELAYANAN PUBLIK PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAKU UMKM: STUDI PADA LAPAK BUAH A3 PUTRA DI KOTA GORONTALO Raihan A. Hanasi; Nur Annisa Ismail; Nur Alyanti Ibrahim; Fatriani I Sue; Andini A. Rauf
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pelayanan publik perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada lapak Usaha Buah A3 Putra di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan temuan studi kasus lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran dasar mengenai administrasi legal, dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak teridentifikasi pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem DJP Online. Namun, tingkat kepatuhan berkelanjutan masih rendah karena pemanfaatan sistem tersebut tidak dilakukan secara rutin akibat hambatan teknis dan kurangnya pelayanan pendampingan yang memadai. Pelaku usaha saat ini lebih banyak mengandalkan informasi dari sumber informal seperti teman dan media sosial dibandingkan sosialisasi resmi dari instansi terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan literasi teknis UMKM. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sangat bergantung pada kehadiran pelayanan publik yang proaktif, meliputi penyederhanaan penyampaian regulasi, sosialisasi langsung di lapangan, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi digital yang berkelanjutan.
Co-Authors Alya Putri Pantoiyo Andini A. Rauf Andini Gagaube Cipta Monoarfa Daniela Syalom Difanny Tulung Dwi Amalia Harun Fatma Nia Kasim Fatriani I Sue Fitra Kadir Fitriani I Sue Israh Miranti Wahab Izzatunnisa Akuba Miranti Lopo Moh. Rifky Abdullah Mohamad Ilham Jahidji Mohamad Rifky Abdullah Muhajir Riza M. Ahmad Nur Alyanti Ibrahim Nur Annisa Ismail Pratiwi Ria Khairunnisa J. Kaharu Riskawati Ma’ruf Rizka Nurrahma Pahrun Salsa Nabila Baks Siti Fatimah Sitriyani Gue Tiara Primasari A Olii Yasifah Tri Lewana Zaskia Kurnia Matahar