<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi publik. Media sosial tidak hanya digunakan untuk penyampaian informasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang partisipasi publik dalam mendukung transparansi administrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai ruang partisipasi publik dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintahan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan kajian akademik yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintah melalui keterbukaan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun demikian, pemanfaatan media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyebaran disinformasi, rendahnya responsivitas sebagian instansi pemerintah, serta keterbatasan regulasi dan pedoman etika. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penggunaan media sosial oleh pemerintah harus tetap berlandaskan asas legalitas, akuntabilitas, kecermatan, dan kepentingan umum. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, media sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di era digital.]]>
Copyrights © 2026
