Sinergitas Teori Hukum dan Kriminologi Dalam Manifestasi Pembuktian Hukum Acara Pidana: Analisis Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan: The Synergy Between Legal Theory And Criminology In The Manifestation Of Evidence In Criminal Procedure: An Analysis Of Fair Criminal Law Enforcement

Alwan Hadiyanto (Hukum Strata 1, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)
Putri Rahmawati (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)
Dedy Prianto (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)
Tino Desmawanto (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)
Lauren Situmorang (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)
Yanisa Putri Hutagaol (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia)

Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 9 No. 6: Juni

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana sering kali terjebak dalam formalisme tekstual, sehingga gagal menangkap dimensi keadilan substantif dan latar belakang empiris terjadinya kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sinergitas antara teori hukum (dogmatika hukum) dan kriminologi dalam memanifestasikan sistem pembuktian yang berkeadilan. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana integrasi analisis normatif-empiris kedua disiplin tersebut dapat mengatasi kelemahan standardisasi pembuktian formil serta bagaimana penerapannya dalam keputusan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif yang bersifat kaku memerlukan pasokan data empiris dari kriminologi mengenai etiologi kriminal agar hakim dapat menilai aspek pertanggungjawaban pidana (mens rea) secara utuh, bukan sekadar pemenuhan unsur pasal. Kesimpulannya, sinergitas antara dogmatika hukum dan kriminologi dalam hukum acara pidana berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepastian hukum formil dengan keadilan substantif masyarakat. Integrasi ini terbukti mampu memecahkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum pidana melalui penilaian alat bukti yang lebih komprehensif, sosiologis, dan humanis.