<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Batam telah mendorong peningkatan pemberian kredit oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga menimbulkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan lelang hak tanggungan, proses eksekusi hak tanggungan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya di BPR Kota Batam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di BPR dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data perbankan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai lelang hak tanggungan telah jelas dan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi debitur maupun kreditur, dan kemanfaatan praktis. Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui metode parate eksekusi, dimulai dari tahapan negosiasi, upaya penyelesaian kredit macet melalui rescheduling dan restrukturisasi, hingga lelang publik di KPKNL. Hambatan yang muncul, seperti sengketa hukum dari debitur, keraguan pihak bank, serta kendala administratif, dapat diatasi melalui sosialisasi berkelanjutan, pendampingan hukum, dan mekanisme pembeli sementara. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menjadi lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.]]>
Copyrights © 2026
