Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Hukum Novelty Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review PUSKAPSI Law Review SASI
Agustini, Shenti
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA Agustini, Shenti; Hidayat, Bona
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31433

Abstract

Sulitnya proses hukum di Negara Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan, membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan berdasarkan Peraturan Undang-Undang. Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur serta kedudukan hukum pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberian hibah tanpa persetujuan. Kesimpulannya adalah agar anak dibawah umur dan dibawah pengampuan memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA Kristinah, Nelly; Lauren, Bety; Agustini, Shenti; Ayu Riandini, Vera
Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan dan merupakan pelaksana utama fungsi dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi pokok dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea dan cukai sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pusat Kota Batam dan Kepala Subdirektorat Perdagangan Barang Badan Badan Usaha Batam (BP Batam). Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menguji dan menganalisis serta mengkolerasi data tersebut dengan teori hukum dengan maksud untuk menarik kesimpulan tentang penegakan hukum atas pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukai di Batam. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam..
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Agustini, Shenti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43740

Abstract

Ketentuan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu telah ditegaskan dalam aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun dalam implementasi ketentuan tersebut seringkali disimpangi oleh pemberi kerja dan/atau pengusaha. Meskipun konsekuensi hukum atas pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan hukum, yakni demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam konsekuensi tersebut, pemberi kerja dan/atau pengusaha pula seringkali keberatan untuk patuh secara sukarela. Sehingga melalui penulisan artikel ini, penulis bermaksud untuk memberikan satu pemaparan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara yuridis normatif atas obyek penelitian yang hendak ditulis oleh penulis.
Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral Agustini, Shenti; Tan, Winsherly; Geovanni, Grace
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7665

Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of electronic information dissemination that violates moral norms. The unethical dissemination of information, including hoaxes, hate speech, and other harmful behaviors, has become a significant concern in the digital environment today. The research method employed is normative legal research, utilizing three approaches: legislative, case-based, and conceptual. Research data were collected from secondary sources, including relevant laws and literature on legal issues related to electronic information dissemination. Additionally, tertiary data was derived from specific cases that exemplify the phenomenon of morally unethical information dissemination empirically, both within the digital space and outside the network. Data analysis involved stages of reading, note-taking, reduction, interpretation, and concluded with deduction. The research results outline the pertinent articles and sections within legal regulations concerning violations of moral norms in electronic information dissemination. Furthermore, the study discusses law enforcement measures that can be taken against the perpetrators of such violations. This research contributes to understanding the legal aspects related to morally unethical electronic information dissemination in the current digital era. It is essential to ensure that ethics and legal compliance are maintained in the increasingly complex online environment.
Legality and Proof of Unwritten Agreements from a Civil Law Perspective Agustini, Shenti; Jaya, Febri; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 2 (2024): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i2.2033

Abstract

Introduction: Making agreements in Indonesia can be done in written and unwritten form. This is in accordance with the principle of freedom of contract in the Civil Code. Unwritten agreements are also very often carried out in the business world because they are more efficient. However, unwritten agreements are problematic because they are very difficult to prove in civil court.Purposes of the Research: There are 2 (two) objectives in this research, namely first, to analyze the legal strength of unwritten agreements from the perspective of civil law books and second, to analyze evidence in civil courts for cases of breach of contract in unwritten agreements. Then to find the right legal solution in resolving default problems in civil court.Methods of the Research: The research method used in this research is normative juridical. This method uses literature study techniques. The type of data used comes from primary data, namely the Civil Code and legal principles, namely freedom of contract. then the secondary legal material used is in the form of previous research articles which examine the validity of unwritten agreements.Results of the Research: Based on the research results, it was found that unwritten agreements have binding legal force. However, in reality it is very difficult to prove it in court because evidence in civil law comes from written letters. Therefore, the solution that can be offered is the need for preventive and repressive legal efforts.
Optimalisasi Sertifikasi Kesehatan Hewan untuk Karantina Produk Hewan di Kota Batam Agustini, Shenti; Rusdiana, Shelvi; Sitompul, Grace Margareth Petricia
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.3066

Abstract

This study delves into the pivotal role of animal health certification in overseeing animal quarantine in Batam City and its profound impact on the local animal product industry. Positioned as Indonesia's economic and industrial hub, Batam City has witnessed rapid growth in the animal product sector. Animal health certification significantly contributes to upholding the quality and safety of animal products in the region, addressing not only regulatory compliance but also considerations for environmental sustainability, human health, consumer trust, and adherence to regulations like Law Number 18 of 2009 regarding Livestock and Animal Health. The research aims to elucidate the urgency and relevance of animal health certification, pinpoint relevant regulations, and expound on the implications of certification within the contexts of animal health, consumer safety, and the trade of animal products in Batam City. The ramifications of animal health certification in Batam City are highly noteworthy, fostering heightened consumer confidence in animal products. Employing the normative legal research method with literature as the primary approach, the findings reveal administrative challenges and logistical hurdles in implementing animal health certification, proposing improvement measures for system efficiency to support the overarching goals of animal health, food safety, and community well-being.
The Principle of Freedom of Contract in Commercial Agreements: Are Limitations Needed? Agustini, Shenti; Jaya, Febri; Agustianto, Agustianto
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.3353

Abstract

The principle of freedom of contract is one of the principles in an agreement where the parties can determine for themselves the form of the agreement that will be made. However, by implication, this principle reaps many injustices. One form of implementation of this principle is standard agreements made in the business world. Standard agreements are only made unilaterally so they have the potential to cause injustice. This research aims to analyze whether or not restrictions are necessary in the principle of freedom of contract. The research method used is normative juridical. The theoretical basis used is Economic Democracy Theory. The research results show that the principle of freedom of contract has resulted in a lot of injustice, for example, standard agreements are made in the business world for time efficiency but do not involve the parties in making them, so there are parties whose position is very weak in the agreement. This is not by the theory of economic democracy which should provide prosperity for all, not just certain parties. Therefore, it is necessary to limit the principle of freedom of contract.
Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Program Making Indonesia 4.0 Agustini, Shenti; Tan, Winsherly; Aguslina, Aguslina
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.3572

Abstract

The Industrial Revolution 4.0, which was initially introduced in Germany, have brought significant implications for the industrial sector in various countries. One of them is Indonesia, as a country that felt the implications and experienced both positive and negative consequences from this change. To anticipate transformation in the industrial sector, the Ministry of Industry initiated the launch of the Making Indonesia 4.0 program. This program aims to accelerate the adaptation of the industrial ecosystem in Indonesia to the industrial era 4.0 which prioritizes the use of information technology in production and management processes. Apart from that, the Making Indonesia 4.0 program is also directed at intensifying the welfare of the Indonesian people through increasing the Gross Domestic Product (GDP) and creating new employment. The study method used is the normative juridical approach, this approach is a scientific study procedure that aims to find the truth based on legal scientific logic from a normative perspective. This study aims to investigate the implications of foreign investment and related regulations for example, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, in increasing community welfare through the implementation of the Making Indonesia 4.0 program. The results of this research prove that there is a close relationship between the growth in the amount of foreign investment and the increase in social welfare, especially in terms of the increment in the number of employment opportunities.
Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia Fenecia, Evelyn; Agustini, Shenti; Fitri, Winda
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 2 (2024): JULI
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v4i2.2192

Abstract

Introduction: Religious diversity in Indonesia has led to the practice of interfaith marriages, resulting in legal uncertainty. On July 17, 2023, the Supreme Court issued Circular Letter No. 2 of 2023 (SEMA 2/2023) to provide guidance to judges on adjudicating requests for the registration of interfaith marriages.Purposes of the Research: This study aims to analyze the implementation of SEMA No. 2 of 2023 concerning the registration of interfaith marriages within the framework of Bhinneka Tunggal Ika in Indonesia.Methods of the Research: The legal research method used is normative/doctrinal, with a qualitative research approach that includes legislative analysis of relevant regulations and conceptual analysis using legal theories related to the study.Results of the Research: The study reveals that SEMA 2/2023 provides legal certainty consistent with Indonesia's religious diversity and the Bhinneka Tunggal Ika motto. However, some judges continue to approve requests for the registration of interfaith marriages even after the issuance of SEMA, as evidenced by Decision No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dated August 8, 2023. Thus, SEMA 2/2023 is insufficient to address the legal uncertainty surrounding interfaith marriages in Indonesia, despite its alignment with the spirit of Bhinneka Tunggal Ika. Legal harmonization across various regulations is needed to achieve the desired legal certainty.
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERKARA: IMPLIKASI PADA HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA Agustini, Shenti; Fitri, Winda; Sitorus, Yohannes DS
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12749

Abstract

Memperoleh data penting bagi kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal “28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang mereka perlukan. menyampaikan dan memperoleh data untuk menumbuhkan iklim individu dan sosial, serta mempunyai pilihan untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi individu. 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam3Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional BatamInti dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana data diungkapkan dalam kasus-kasus umum dan dampaknya terhadap hak perlindungan dan keamanan informasi. Teknik eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan yang teratur dan sah dengan strategi yang jelas. Pengaturan pemeriksaan halal adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perpustakaan (informasi tambahan) atau eksplorasi perpustakaan yang sah. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengungkapan data dalam kasus-kasus umum dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi kepribadian individu. Pentingnya kamuflase atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam tinjauan para ilmuwan, tindakan eksekusi di pengadilan tingkat dasar tidak cukup mempertimbangkan pengaturan dalam “(Pilihan Pengadilan Tinggi) KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.” Hal ini harus terlihat dalam salah satu kasus demonstrasi kriminal yang berkualitas etis, baik nama pelaku maupun korbannya masih diungkapkan secara gamblang dan tidak dikaburkan atau digelapkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Benturan standar terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 27 Tahun 2022”, lebih spesifiknya terdapat intrik-intrik negara yang berebut kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam aturan tersebut terdapat potensi pemutusan hubungan kerja yang sah. poin, hak istimewa yang ditetapkan tidak bersifat langsung.
Co-Authors Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto Agustianto, Agustianto Ahmad, Faradina Ahmad, Faradina Binti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Ayu Riandini, Vera Elza Syarief, Elza Fenecia, Evelyn Fitri, Winda Geovanni, Grace Hidayat, Bona Jaya, Febri Jonker Sihombing Jur. M. Udin Silalahi Karo Karo, Rizky Pratama Kristinah, Nelly Lauren, Bety Lu Sudirman Muhammad Anshari, Muhammad Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Park, Jihyun Rina Shahriyani Shahrullah Rusdiana, Shelvi Seroja, Triana Dewi Silviani, Ninne Zahara Sitompul, Grace Margareth Petricia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Tan, David Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Winda Fitri