Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA Agustini, Shenti; Hidayat, Bona
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31433

Sulitnya proses hukum di Negara Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan, membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan berdasarkan Peraturan Undang-Undang. Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur serta kedudukan hukum pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberian hibah tanpa persetujuan. Kesimpulannya adalah agar anak dibawah umur dan dibawah pengampuan memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri.

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA Kristinah, Nelly; Lauren, Bety; Agustini, Shenti; Ayu Riandini, Vera
Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan dan merupakan pelaksana utama fungsi dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi pokok dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea dan cukai sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pusat Kota Batam dan Kepala Subdirektorat Perdagangan Barang Badan Badan Usaha Batam (BP Batam). Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menguji dan menganalisis serta mengkolerasi data tersebut dengan teori hukum dengan maksud untuk menarik kesimpulan tentang penegakan hukum atas pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukai di Batam. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam..

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Agustini, Shenti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43740

Ketentuan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu telah ditegaskan dalam aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun dalam implementasi ketentuan tersebut seringkali disimpangi oleh pemberi kerja dan/atau pengusaha. Meskipun konsekuensi hukum atas pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan hukum, yakni demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam konsekuensi tersebut, pemberi kerja dan/atau pengusaha pula seringkali keberatan untuk patuh secara sukarela. Sehingga melalui penulisan artikel ini, penulis bermaksud untuk memberikan satu pemaparan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara yuridis normatif atas obyek penelitian yang hendak ditulis oleh penulis.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN DAN PEKERJA DENGAN SATUAN WAKTU JAM DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Shenti Agustini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan hukum pekerja harian dan pekerja satuan waktu dan mengidentifikasi langkah hukum yang konkret yang dapat dilakukan oleh pekerja harian dan pekerja satuan waktu jika haknya tidak terpenuhi. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian bermaksud untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja harian dan pekerja dengan satuan waktu jam yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil penelitian dalam artikel ini akan membahas perubahan hukum yang ada di bidang ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja harian dan pekerja dengan satuan waktu jam. The purpose of this paper is to provide an understanding related to the legal protection of daily workers and daily workers and time unit workers and to determine concrete legal steps that can be taken by daily workers and time unit workers if their rights are not fulfilled. With normative legal research method, the research intends to examine the legal provisions regarding legal protection for daily worker and worker with the unit of time regulated in the Job creation Act. As a result of research, this article will discuss change in existing laws in the practical of employment related to legal protection for daily worker and worker with the unit hours.

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA Shenti Agustini; Bona Hidayat
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31433

Sulitnya proses hukum di Negara Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan, membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan berdasarkan Peraturan Undang-Undang. Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur serta kedudukan hukum pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberian hibah tanpa persetujuan. Kesimpulannya adalah agar anak dibawah umur dan dibawah pengampuan memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN DALAM METODE PEMBAYARAN DIGITAL PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE BAGI PENGGUNA JASA Shenti Agustini
Journal of Judicial Review Vol 21 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Globalization has basically been implemented in cyberspace, which connects all digital societies or those who often use the internet in their daily activities. Transportation development also includes the method of ordering and payment of transactions for transportation services. In the past, transportation service users ordered via telephone and then paid in cash. In its current development, there are transportation that can be ordered and paid for in a darling (online) system that connects passengers with car drivers through a mobile application In order to answer the problems in this study, the author uses a type of normative research supported by primary data obtained by the author from interviews with various sources. According to observations made by the author, the provider of transportation services with a digital payment system under the auspices of the limited liability company Dompet Anak Bangsa is not fulfilling the terms and conditions to secure the balance (money) owned by users of transportation services with the digital payment system. This situation has a correlation with the results of the author's interview discussed above. Other parties who do not have the right to access the digital payment system and access the balance held by users of transportation services with digital payment systems. Therefore, digital providers of transportation services should also be responsible for reducing the balance of digital payment systems owned by service users because of anything. The intended liability due to the reduction in balance is very detrimental to the service user and the balance is reduced in the digital payment system provided by the service provider. Although this problem is also a criminal offense that can be reported to the police because it is related to cyber crime.

PENGIKATAN KREDIT TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DALAM PROSES TURUN WARIS DI KOTA BATAM Christian Jericho; Shenti Agustini
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3673

Di masa modern saat ini, teknologi mulai semakin maju, dan usaha ekonomi kreatif mulai bermunculan. Namun dengan keterbatasan ekonomi apakah memungkinkan para debitur yang hendak mengajukan pinjaman kredit menjadikan tanah warisan sebagai jaminan pinjaman kredit kepada perbankan. Syarat untuk mengajukan kredit kepada bank untuk objek hak atas tanah yang masih menjadi harta warisan harus dibalik nama terlebih dahulu. Tanah Warisan yang dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan adalah tanah warisan yang telah melalui prosedur turun waris. Masyarakat belum mengetahui bahwasannya objek warisan hak atas tanah harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dijadikan jaminan atas kredit. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang proses pencairan kredit terhadap jaminan yang akan dijadikan sebagai objek dari kredit tresebut. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari undang-undang, karya ilmiah, dan hasil. Dari hasil observasi, para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan untuk didaftarkan berkasnya di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para ahli warisdalam sertipikat tanah, setelah selesai proses turun waris, maka akan dilanjutkan dengan pembebanan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 19, yang berbunyi untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertipikat hak atas tanah harus didaftarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3 dijelaskan terkait tujuan pendaftaran.

Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja Shenti Agustini
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1674

Banyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut.

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA Nelly Kristinah; Bety Lauren; Shenti Agustini; Vera Ayu Riandini
Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan dan merupakan pelaksana utama fungsi dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi pokok dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea dan cukai sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pusat Kota Batam dan Kepala Subdirektorat Perdagangan Barang Badan Badan Usaha Batam (BP Batam). Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menguji dan menganalisis serta mengkolerasi data tersebut dengan teori hukum dengan maksud untuk menarik kesimpulan tentang penegakan hukum atas pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukai di Batam. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam..

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Shenti Agustini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43740

Ketentuan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu telah ditegaskan dalam aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun dalam implementasi ketentuan tersebut seringkali disimpangi oleh pemberi kerja dan/atau pengusaha. Meskipun konsekuensi hukum atas pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan hukum, yakni demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam konsekuensi tersebut, pemberi kerja dan/atau pengusaha pula seringkali keberatan untuk patuh secara sukarela. Sehingga melalui penulisan artikel ini, penulis bermaksud untuk memberikan satu pemaparan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara yuridis normatif atas obyek penelitian yang hendak ditulis oleh penulis.

Title

Found 57 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 57 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 57 Documents
Search