<![CDATA[Digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi yang tengah masif diimplementasikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama dari literatur yang membahas digitalisasi keuangan sektor publik beserta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020, sebanyak 47 artikel dari basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2015–2024 dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKD), e-budgeting, e-procurement, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan blockchain terbukti secara signifikan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun, ditemukan pula hambatan kritis meliputi kesenjangan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, resistensi organisasional, dan kerentanan keamanan siber. Kajian ini merekomendasikan pendekatan transformasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan reformasi keuangan publik.]]>
Copyrights © 2026
