Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Evolusi Manajemen Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Kajian Sistematis melalui Analisis Bibliometrik dan Sintesis Tematik Muhammad Haris Saputra; Kurnia Permana
Jurnal Simki Economic Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/jse.v9i1.1415

Abstract

This study aims to analyze the development and challenges of digital finance in supporting financial inclusion in Indonesia through a systematic review of relevant literature. This study used the Systematic Literature Review method with PRISMA guidelines, combined with bibliometric analysis to map publication trends and thematic analysis to identify conceptual patterns within the five main pillars of digital finance. The analysis process was conducted iteratively with validation between researchers to ensure consistency of results. The results indicate that digital finance plays a significant role in expanding access to financial services, increasing transaction efficiency, and national economic growth. However, challenges remain, including infrastructure inequality, data security, and financial literacy gaps in rural areas. This study contributes to the development of financial management science by emphasizing the importance of collaboration between regulators, industry, and the community in creating an inclusive, ethical, and sustainable digital financial ecosystem.
Pengaruh Good Corporate Governance, Return on Assets (RoA) dan ESG Score terhadap Harga Saham di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Marpin Sunaldi; Moh. Ihsan; Kurnia Permana
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 2 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v4i2.1759

Abstract

Harga saham perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh kualitas tata kelola internal, kinerja keuangan, dan praktik keberlanjutan. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Return on Assets (ROA), dan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh parsial dan simultan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ROA, dan skor ESG terhadap harga saham perusahaan manufaktur big-cap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan data panel sekunder dari 10 perusahaan yang dipilih secara purposive, sehingga diperoleh 40 observasi. Data diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan basis data resmi pasar modal, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham (F = 3,492; p = 0,012), dengan adjusted R² sebesar 24,2%. Secara parsial, hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh negatif signifikan (β = -9208,341; p = 0,015), sedangkan proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, ROA, dan skor ESG tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa valuasi saham perusahaan manufaktur di Indonesia lebih dipengaruhi oleh interaksi gabungan faktor tata kelola, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan keberlanjutan dibandingkan indikator tunggal. Penelitian ini berkontribusi pada literatur keuangan perusahaan serta memberikan implikasi praktis bagi investor dan manajemen perusahaan.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA SMART GOVERNANCE Muhammad Haris Saputra; Kurnia Permana
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mv33a582

Abstract

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tuntutan transformasi digital yang semakin intensif dalam pengelolaan keuangan publik, terutama dalam konteks paradigma smart governance yang mengedepankan interkonektivitas data, kecepatan layanan, dan akuntabilitas berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis sistematis terhadap literatur terkini (2020–2025) mengenai transformasi digital sistem keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi model-model implementasi yang berhasil, menganalisis faktor penentu keberhasilan, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam konteks smart governance. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti panduan PRISMA 2020, sebanyak 25 artikel dari basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan repositori jurnal nasional terakreditasi dianalisis secara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa integrasi platform digital berbasis cloud, penggunaan Business Intelligence (BI) dalam perencanaan anggaran, implementasi e-government terintegrasi, dan pemanfaatan data analitik untuk pengawasan fiskal menjadi pilar utama transformasi digital keuangan daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada ekosistem digital yang matang, kepemimpinan transformasional kepala daerah, dan ketersediaan regulasi yang adaptif. Implikasi penelitian ini relevan bagi pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan daerah dalam merancang roadmap transformasi digital yang komprehensif.
TREN DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Kurnia Permana; Muhammad Haris Saputra
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/714mc117

Abstract

Digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi yang tengah masif diimplementasikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama dari literatur yang membahas digitalisasi keuangan sektor publik beserta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020, sebanyak 47 artikel dari basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2015–2024 dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKD), e-budgeting, e-procurement, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan blockchain terbukti secara signifikan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun, ditemukan pula hambatan kritis meliputi kesenjangan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, resistensi organisasional, dan kerentanan keamanan siber. Kajian ini merekomendasikan pendekatan transformasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan reformasi keuangan publik.
Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Peran Mediasi Transformasi Industri 4.0 Muhammad Haris Saputra; Rama Dhonal; Kurnia Permana
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v10i5.29748

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dengan menempatkan transformasi Industri 4.0 sebagai variabel mediasi. Berlandaskan teori keagenan, keberadaan komisaris independen dan peran pemegang saham institusional dipandang mampu memperkuat fungsi pengawasan, menekan biaya keagenan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Transformasi Industri 4.0 merefleksikan perubahan terencana dalam proses bisnis, teknologi, dan tata kelola operasional melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi, Internet of Things, analitik data, otomatisasi cerdas, dan integrasi rantai pasok. Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan manufaktur selama periode 2019–2023 dan dianalisis dengan regresi panel two-way fixed effects serta uji mediasi berbasis produk koefisien menggunakan metode bootstrap. Hasil empiris menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat transformasi Industri 4.0 dan kinerja perusahaan. Selain itu, transformasi Industri 4.0 berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan terbukti memediasi secara parsial pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan akan lebih optimal apabila disinergikan dengan strategi transformasi Industri 4.0 yang terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.
Building Smart Village Governance Beyond Technology: Evidence From a Participatory Action Research on OpenSID Implementation in Indonesia Mar Atun Saadah; Ovie Yanti; Wahyu Juari Setiawan; Try Syeftiani; Kurnia Permana; Hendriyaldi Hendriyaldi; Muhammad Haris
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 7 No. 1 (2026): February
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v7i1.18877

Abstract

This community service program aims to strengthen village governance capacity through mentoring and assistance in implementing the digital Village Information System (OpenSID) as part of Indonesia’s Smart Village agenda. The program focuses on improving administrative services, data management, and community participation at the village level. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the program was conducted in Jujun Village and involved village officials, community members, local government representatives, and digital platform developers. The intervention consisted of sequential stages, including policy socialization on the role of the Village Information System in smart governance, capacity-building workshops for village officials, hands-on technical assistance in operating OpenSID, and community outreach to promote SID-based public services. Evaluation was conducted two weeks after implementation using qualitative indicators encompassing knowledge, attitudes, skills, partnership dynamics, and follow-up commitment. The findings indicate improvements in digital literacy and operational capacity among village officials, as well as increased community awareness of digital public services. However, the program also revealed limitations in sustaining digital transformation, particularly related to managerial commitment, leadership-driven institutionalization, and resource ownership. Stakeholder participation was evident but often remained normative rather than transformative. Overall, this community service initiative contributes to ongoing discussions on digital governance and rural development by demonstrating that technology adoption alone is insufficient to achieve smart governance outcomes. Instead, sustained impact depends on participatory capacity building and the development of dynamic managerial capabilities that enable villages to institutionalize digital governance practices over time.