Hukum Pajak dan Konstribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Ferdinandus N. Lobo (Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira)
Markus AKB Hallan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana,Kupang)
Claudia Theressa (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)
Albertino Admareksa Noko Reku (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)
Yoab Lende (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)
Valentinus Wedjo Nano (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Vol 4 No 4 (2026): 2026

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Sejak dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 di Kota Kupang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Artikel ini mengkaji landasan hukum pemungutan PBB di Kota Kupang, kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD, faktor-faktor penghambat kepatuhan wajib pajak, serta upaya optimalisasi penerimaan. Berdasarkan data empiris, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kupang selama 2014-2018 selalu melampaui target. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih rendah, dengan tunggakan mencapai Rp 2,32 miliar pada periode 2021-2024. Diperlukan sinergi antara perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB demi mendukung pembangunan daerah Kota Kupang.