<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan terhadap ancaman kejahatan siber, serta mengkaji secara komprehensif kebijakan hukum dan berbagai kendala dalam penegakan perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan data pribadi di sektor keuangan. Kebijakan hukum dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber mencakup kebijakan penal melalui penegakan instrumen hukum pidana dan kebijakan non-penal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan siber.]]>
Copyrights © 2026
