<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui mengapa konflik norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah bisa terjadi dan bagaimanakah cara menyelesaikan konflik norma tersebut. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengolahan data dengan sinergi analisis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (socio-legal approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma pasal 11 ayat (2) Perpres 46/2025 dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) PP 12/2019 dialami oleh PA-SKPD di Kota Makassar. Konflik norma bersifat parsial dan vertikal, yang disebabkan karena harmonisasi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak optimal, tidak mempertimbangkan asas otonomi daerah dalam menguraikan jenis, sumber dan cara wewenang diperoleh (atribusi, delegasi dan mandat). Penyelesaian konflik norma dengan asas “Lex Superior derogat Legi Inferiori” oleh PA-SKPD, tepat dan sesuai asas hukum, sinkronisasi norma (Executive Review) dengan peraturan kebijakan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) untuk sementara, cukup efektif meredam konflik norma di lapangan, namun untuk menghindari konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi dan kepastian hukum, upaya Judicial Review ke MA patut dipertimbangkan]]>
Copyrights © 2026
