<![CDATA[Reformasi pemerintah daerah merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, implementasi reformasi tersebut belum selalu menghasilkan transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik melalui reformasi pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif ekologi administrasi, yang menekankan keterkaitan antara birokrasi dan lingkungan sosial, kelembagaan, serta budaya administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, observasi terbatas terhadap praktik pelayanan publik, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pemerintah daerah telah mendorong perubahan struktural dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penataan organisasi dan penyederhanaan mekanisme pelayanan. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi nilai dan budaya birokrasi. Reformasi masih cenderung dimaknai sebagai kewajiban administratif, sehingga praktik pelayanan publik lebih berorientasi pada kepatuhan prosedur dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan substantif masyarakat. Dari perspektif ekologi administrasi, tekanan lingkungan perkotaan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta budaya birokrasi yang hierarkis memengaruhi kemampuan birokrasi untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pelayanan publik memerlukan reformasi pemerintah daerah yang lebih kontekstual, berorientasi pada perubahan budaya organisasi, penguatan kapasitas aparatur, serta keselarasan dengan lingkungan administrasi lokal. ]]>
Copyrights © 2026
