<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pencegahan korupsi dalam penanggulangan bencana. Implementasi langkah-langkah antikorupsi dalam respons bencana sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik, terutama mengingat adanya risiko sistemik dan potensi tinggi penyalahgunaan anggaran dalam situasi darurat. Berbagai studi dan bukti empiris dari berbagai daerah menunjukkan bahwa dana bencana sering kali rentan terhadap praktik korupsi akibat pengawasan yang longgar dan sifat penyaluran dana yang mendesak. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, mengumpulkan data melalui eksplorasi dan analisis artikel jurnal, buku, serta sumber teoretis yang relevan, serta evaluasi terhadap kebijakan seperti Instruksi Presiden dan peraturan pemerintah daerah yang diterbitkan sebagai respons terhadap gempa bumi NTB. Studi ini bersifat deskriptif dan konseptual, yang berfokus pada penyusunan model penerapan kebijakan untuk mencegah korupsi selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan yang efektif, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti badan penanggulangan bencana dan lembaga pengawas, dalam mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan, mekanisme pengawasan formal (seperti pendampingan akuntabilitas oleh BPKP), dan integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam sistem respons cepat berpengaruh positif terhadap integritas penanggulangan bencana.]]>
Copyrights © 2026
