p-Index From 2021 - 2026
7.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Journal of Governance and Public Policy Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) EKONOMIS : Journal of Economics and Business Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Jurnal Good Governance Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Jurnal Public Policy JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Desentralisasi International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Syntax Transformation Ilomata International Journal of Management Quantitative Economics and Management Studies Ilomata International Journal of Social Science Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal of Scientech Research and Development JBEST Neo Journal of economy and social humanities Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Legalis : Journal of Law Review Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Greenation International Journal of Economics and Accounting Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Varied Knowledge Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Peneliti Muda pada Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Sutrisno, Edy
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 1 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.1 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.929 KB)

Abstract

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom ? kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom ? kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapunselaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate government dalam bentuk direktorat dekonsentrasi.
Civil Servants Management Reform in West Java Province: A Case Study Edy Sutrisno
Jurnal Good Governance Vol 16, No 1 (2020): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.086 KB) | DOI: 10.32834/gg.v16i1.150

Abstract

The West Java Province has for the past several years been awarded as the best performing national provincial government. One of its successes was in implementing reforms in the management of civil servants. This study uses a qualitative approach that is carried out by the case study method. The implementation of the reform of the management of Civil Servants in the West Java Province is already underway but there are still problems that must be resolved immediately so that the implementation of reforms runs more effectively. It is hoped that this research can provide suggestions for improving the practice of reforming the management of civil servants in the Government of West Java Province, Indonesia.Key Word: cicil servants reform, administratif reform, cicil servants management.
Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Publik Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif ZRRTTD Pada Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional Widya Handayani; R. Luki Karunia; Edy Sutrisno
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i1.682

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil audit laporan keuangan terkait pengelolaan PNBP atas layanan reuse dan recycle dengan tarif kontrak kerja sama, dan hasil yang rendah pada survei kepuasan pelanggan terkait tarif PNBP IPLN, serta reorganisasi lembaga yang membawahi IPLN. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji terpenuhinya analis-analisis yang diprasyaratkan dalam penyusunan tarif dan jenis PNBP dan menghitung tarif yang relevan atas layanan publik ini sehingga dapat diusulkan tarif dan jenis PNBPnya ke Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prasyarat analisis penyusunan tarif telah terpenuhi namun penyelenggaraan layanan ini menjadi semakin lama sehingga berpotensi hilangnya pelanggan dan penerimaannya, hasil perhitungan tarif layanan ini sebesar Rp25.865.136 lebih rendah dari tarif kontrak kerja sama, tarif ini telah dihitung secara relevan sesuai dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan permasing-masing aktivitas layanan dengan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, layanan ini belum memiliki standar pelayanan, serta SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan belum memiliki SOP khusus pengusulan penyusunan tarif dan jenis PNBP di tingkat lembaga. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan penerimaan PNBP maka perlu adanya desentralisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP, perlunya mengusulkan tarif atas layanan ini agar menjadi tarif PNBP yang terdaftar dalam lampiran peraturan pemerintah, sehingga layanan ini bisa masuk ke dalam sistem ELSA dan dapat memotong panjangnya waktu pelayanan karena rentetan administrasi yang panjang saat menggunakan kontrak kerja sama, selain itu perlu merevisi SOP layanan reuse dan recycle dan membuat standar pelayanannya serta SOP administrasi pengusulan penyusunan tarif dan jenis PNBP di lingkungan BRIN.
THE IMPLEMENTATION OF JAKARTA ENTREPRENEURSHIP (JAKPRENEUR) PROGRAM IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KEMBANGAN DISTRICT ADMINISTRATIVE CITY OF WEST JAKARTA Anna Elisabeth Panjaitan; Arifiani Widjayanti; Edy Sutrisno
Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship Vol. 4, No.1 (2022): April
Publisher : Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Currently the civilization of human life in the world is changing very quickly and unexpectedly. Coupled with the Covid-19 Pandemic, that has completely changed the design of human life, it becomes more instability and uncertainty in all social life. As a result, uncertain economic conditions emerge, conditions that can change at any time, which causes the business world to be forced to change quickly to keep up with it.SMEs have always been proven to be able to survive in crisis. Even now, SMEs are one of the sectors that are relied upon in supporting the national economic recovery due to the Covid-19 pandemic. Therefore, it is very impossible if the Government ignores the importance of human resources development, especially MSME actors. SMEs are required to be able to work on market opportunities in domestic and international markets and be able to compete with other nations. This real phenomenon is an interesting thing to study, namely how the role of digital transformation in strengthening the ecosystem of SMEs actors so that they can optimally utilize digital facilities in the promotion of business products and even in the process of trade transactions.Right regulation of SMEs Development Policy is very much needed for SMEs at this time. Reformation is needed in SMEs development governance for service-oriented and cross-sectoral policies. For this reason, Jakpreneur is here to help provide solutions for these SMEs with development programs for skills and business independence. Jakpreneur is a collaboration between the DKI Jakarta Provincial Government, education actors,SMEs stakeholders and the people of DKI Jakarta.This research applies case studies with descriptive qualitative methods, which examines and reviews the optimization of digital literacy for SMEs actors of Jakpreneur program in West Jakarta PPKUKM Sub-department, especially the Kembangan District Unit, in order to enable it to adapt to this completely uncertain situation, and be able to remain stable and even more advanced in business, which finally can bolster the economic recovery.The results of the study show the lack of awareness of business actors about business legality, understanding of the importance of having a personal business license, formally named as Business Permit Numbers (NIB). There are also many SMEs actors who have not been able to show their potential and identity optimally, because they are still confined by structural, cultural, and their natural limitations/poverty.Socialization and collaboration are important keys that are expected to help educate the public about the importance of the program for business development, when now this socialization effort is still not massive enough to reach the MSMEs actors. Trainings or workshops given to participants which still general and theoretical, need to be equipped with hands-on practice on product development innovation techniques, and of course practical matters related to digital ecosystem support so that they can be implemented more intensely and in depth.Keyword : Empowering, Small Medium Entreprises, Public Service, Jakpreneur
Effective Village Fund Utilization Model In Alor Regency, East Nusa Tenggara Edy Sutrisno; Aristarkus Mabileti
Ilomata International Journal of Social Science Vol 4 No 2 (2023): April 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v4i2.751

Abstract

Through a descriptive method with a qualitative approach, this study discusses an effective village fund utilization model in Alor Regency, East Nusa Tenggara. The results showed that the use of village funds from 2015-2018 based on priorities for benefit, community participation, sustainability, certainty of supervision, village resources, and typology in six villages in East Nusa Tenggara with certain categories could be said to be ineffective, seen from the village fund realization document which shows that the majority of village funds are used for the field of infrastructure development compared to the field of community empowerment. Keywords : Village Funds, Village Development, Community Empowerment
THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN THE WEST JAVA REGION IN INCREASING COMMUNITY PARTICIPATORY SUPERVISION Hendra Setiadi; Mala Sondang Silitonga; Edy Sutrisno
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 01 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i01.7670

Abstract

Community participation is an indicator that determines the quality of election administration and signifies the importance of democracy for a country. Participation in elections is carried out in two ways, including first conducting election socialization and secondly carrying out voter education and conveying the results of election monitoring and reporting suspected election violations. High public participation in elections (voter turnout) and public trust are part of the integrity of elections on the other hand low participation in elections is associated with public apathy. The Bawaslu’s data for the 2019 simultaneous elections in the West Java region show high findings and reports of violations, while public participation in monitoring and reporting suspected violations is considered low. The low level of public involvement in monitoring and reporting electoral fraud is due to the lack of socialization and education carried out by Bawaslu, so the capacity of the community as a human resource to monitor and report suspected election violations is still low. The research method used is a qualitative research method with research instruments including interviews with 17 key informants and field observations by making direct observations covering the West Java region and reviewing documents as supporting data in data refinement. The study results illustrate that the Participatory Oversight Program implemented by Bawaslu could have been more optimal, as evidenced by the low level of public participation in election monitoring and reporting suspected violations. In contrast, future election violations are increasingly massive. So it requires strategies and collaboration to increase participatory community supervision.
COMPETENCE-BASED RECRUITMENT OF NON CIVIL SERVANT STATE EMPLOYEES FOR THE INTERNAL SECURITY DIVISION, SECRETARIAT GENERAL OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Sugito Dapip Mashur; Bambang Giyanto; Edy Sutrisno
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 01 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i01.7605

Abstract

The security system stipulated in the Decree of the Leadership of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 51/PIMP/III/2008-2009 concerning General Guidelines for Security Management in the Office Complex of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, is a Standard Operating Procedure that has been implemented so far. The security system applied is a zoning security system with a security level of Very Important Person (VIP). To implement the system and level of security, it requires the support of Pengamanan Dalam personnel who have very good security competence. The research method used is a qualitative approach research method, where the data taken comes from three sources, namely the results of interviews with 14 key informants, namely 2 Members of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia, Echelon II Officials, Echelon III, Echelon IV Secretariat general of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, and staff who are deemed to know the problem. Apart from that, field observations and document review related to the previous recruitment of internal security personnel. The results of the study have illustrated that the cause of the non-optimal results of Pengamanan Dalam personnel recruitment is the absence of Standard Operating Procedures, the absence of openness in its implementation so as to facilitate irregularities in the recruitment process. The resulting recruitment pattern in order to get competent personnel is, internal and external collaboration with agencies, transparency, clear competency standards and strong supervision and commitment.
MENJELAJAHI ADOPSI KECERDASAN BUATAN UNTUK HUKUM PERKOTAAN CERDAS: SEBUAH PENELITIAN AWAL Bani Pamungkas; Edy Sutrisno; Maulana Yusuf
Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 2 (2023): JSRD, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v5i2.153

Abstract

Urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi, dibantu oleh teknologi dan layanan digital. Kota memiliki karakteristik sosial, spasial, budaya, strategis, dan ekonomi di luar populasinya. Kota ini lebih dari sekadar tempat untuk kerja lapangan; itu menjadi subjek studi tentang bagaimana kehidupan perkotaan diciptakan, diatur, dan dialami. Hukum perkotaan adalah bidang sosio-hukum baru yang meneliti bagaimana kota membuat peraturan. Mengatur sebuah kota memerlukan lingkungan institusi dan kelompok pemangku kepentingan yang rumit dengan beragam kepentingan. Kota membutuhkan tata kelola yang cerdas untuk menghubungkan semua kekuatan, berbagi informasi, dan mempromosikan keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan. Keterlibatan digital dengan publik telah menyebabkan pemerintah kota menggunakan teknologi digital dan crowdsourcing dalam proses pembuatan undang-undang. Artikel ini membahas bagaimana AI dapat membantu pemerintah kota meningkatkan hukum perkotaan melalui crowdsourcing. Studi ini mengumpulkan data dari Dimensions.ai. Ilmu Digital memperkenalkan Dimensions.ai pada Januari 2018. Temuan dari dapat membantu menghubungkan hukum perkotaan menggunakan AI dan crowdsourcing untuk menciptakan peraturan kota yang lebih partisipatif dan berkualitas tinggi.
Optimalisasi Layanan Kesehatan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan (Optimizing Health Services Through Public Service Innovation Project Change In Leadership Training) Alih Aji Nugroho; Edy Sutrisno; Rima Ranintya Yusuf
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Vol. 1, No.1, Juni 2020
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v1i1.4

Abstract

ABSTRACTOptimal public services are an absolute requirement for government administrators. Optimizing public services can be done through innovation, to bring services closer to the community, more accessible, higher quality, and cheaper. The application of innovation is expected to be able to make the products and services produced have added value, each individual is encouraged to work faster, more precisely and carefully, and innovation is expected to give birth to a better work culture. South Tangerang City is an autonomous region that was formed at the end of 2008, so there is a need to increase human resource capacity related to public service innovation. Direct services to the community that are quite highlighted are health services. On this basis, we conduct community service interventions in the form of workshops and mentoring to all heads of UPT South Tangerang City Health Office in order to further optimize service innovation. The workshop is devoted to leadership training alumni who already have innovations in the form of change projects. The activity is carried out between October-November 2019. Before conducting the workshop, identification of service innovations has been carried out. As a result, the head of the UPT has a common perception and strategy to continue and develop public service innovations, especially the results of change projects.ABSTRAKPelayanan publik yang optimal menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara pemerintah. Optimalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui inovasi, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih mudah diakses, lebih berkualitas, dan lebih murah. Penerapan inovasi diharapkan mampu membuat produk barang dan jasa yang dihasilkan memiliki nilai tambah, setiap individu terdorong untuk bekerja lebih cepat, tepat dan cermat, serta inovasi diharapkan melahirkan budaya kerja yang lebih baik. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM terkait inovasi pelayanan publik. Pelayanan langsung pada mayarakat yang cukup disorot adalah layanan kesehatan. Atas dasar tersebut kami melakukan interversi pengabdian berupa workshop dan pendampingan kepada seluruh kepala UPT Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan agar lebih mengoptimalkan inovasi pelayanan. Workshop dikhususkan pada alumni pelatihan kepemimpinan yang sudah memiliki inovasi berupa proyek perubahan. Kegiatan dilakukan antara bulan Oktober-November 2019. Sebelum melakukan workshop, dilakukan identifikasi inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan. Hasilnya, kepala UPT mempunyai persamaan persepsi dan strategi untuk melanjutkan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik khususnya hasil proyek perubahan. 
Initiating the Implementation of Meaningful Public Participation in Forming Regulations in Urban Areas: From the Perspective of Smart Urban Governance Bani Pamungkas; Edy Sutrisno; Maulana Yusuf
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.29284

Abstract

Participation of community or city citizens is an essential and critical component in achieving a city's sustainable development. Forms of participation are becoming more accessible and widespread, taking advantage of advances in technology, information, and communication. It becomes a policy choice for various global cities and cities in Indonesia to bring about more meaningful or substantial participation and collaboration through elements of smart governance in the realm of the concept of smart cities. As a response to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Law No. 13 of 2022 strengthened the mandate for public participation to make it more meaningful (meaningful participation) in the formation of laws and regulations, both offline/online and online. This mandate applies to all legislators at the national and local levels. Provinces, autonomous cities, or parts of districts characterized by cities are all examples of urban areas. The purpose of this article is to elaborate on the concept of implementing meaningful public participation in the formation of urban regulations through the lens of smart urban governance. This review employs systematic literature review tools in conjunction with qualitative descriptive analysis to create an in-depth framework of the concept of meaningful public participation in the urban context and the development of smart legislation in urban governance. The legislative process in urban areas, both offline and online, can be integrated in one digital ecosystem through the Smart-Legislation platform, facilitating and facilitating community or city residents to participate and engage in the entire process of forming legislation at the city level