<![CDATA[Artificial Intelligence telah membawa perubahan besar di berbagai sektor di Indonesia, namun perkembangan ini belum diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai sehingga menimbulkan tantangan pertanggungjawaban hukum serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Development Law Theory dari Mochtar Kusumaatmadja yang memosisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial antisipatif. Hasil penelitian menekankan tiga inovasi regulasi utama yaitu pertama, diperlukan Undang-Undang Payung berbasis klasifikasi risiko yang secara tegas mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Kedua, diperlukan konsep pertanggungjawaban hukum berlapis yang mencakup tanggung jawab mutlak bagi pengembang, kewajiban uji tuntas bagi pengguna, serta mekanisme kompensasi kolektif untuk melindungi masyarakat yang terdampak. Ketiga, diperlukan mekanisme pengawasan tepercaya melalui pembentukan Otoritas AI Indonesia yang independen, penyediaan ruang uji regulasi atau regulatory sandbox, serta penerapan audit algoritma yang bersifat wajib. Rekomendasi regulasi yang dihasilkan adalah reformulasi kebijakan untuk mengubah fungsi hukum dari pengawas menjadi fasilitator inovasi yang bertanggung jawab untuk memastikan transformasi digital mencapai tujuan pembangunan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan adil tanpa mengorbankan martabat manusia.]]>
Copyrights © 2026
