<![CDATA[Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang memberikan dampak besar terhadap kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan ekosistem. Meningkatnya aktivitas industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan kualitas udara mengalami penurunan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencemaran udara, pengaturan baku mutu udara dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencemaran udara di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pengaturan baku mutu udara berfungsi sebagai instrumen preventif dalam pengendalian pencemaran udara dan menjadi dasar penegakan hukum lingkungan. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran udara lintas batas berdasarkan prinsip hukum internasional, seperti sic utere tuo ut alienum non laedas, Stockholm Declaration 1972, dan Rio Declaration 1992. Bentuk pertanggungjawaban negara meliputi upaya pencegahan, pengawasan, penghentian pencemaran, pemulihan lingkungan, serta kerja sama internasional dalam pengendalian pencemaran udara. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan kerja sama antarnegara guna menciptakan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
