<![CDATA[Abstrak. Keterlibatan perempuan pada dunia politik masih menjadi sebuah permasalahan yang menghambat berpartisipasinya perempuan dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan sedikitnya perempuan yang ikut serta dalam Pemilu. Agar perempuan dapat Mendorong perumusan kebijakan yang memperhatikan aspek gender maka ia harus berpartisipasi aktif dalam praktik politik dengan mengambil posisi politik di pusat di pemerintah dan provinsi, kabupaten, kota. struktur sosial para perempuan yang berbeda merupakan nilai penting supaya dalam hal ini perempuan akan terwakili di dalam ranah politik. Metode dan prosedur hukum standar digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian tentang peraturan perundang-undangan (statue approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah primer,sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif relevansinya dengan masalah penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang eksploratif dan argumentatif. hasil penelitian yang didapat adalah penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kaderisasi yang dilakukan bagi kaum perempuan agar dapat unggul di Pemilu 2024 dengan memberikan pendidikan atau pendiklatan kepada seluruh kader baru yang masuk ke dalam partai politik masing-masing dan diberikan pelatihan yang memadai agar para kader baru memiliki dasar yang kuat dalam berpolitik.]]>
Copyrights © 2023
