cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahriati Fakhriah
Contact Email
syahriati.ump@gmail.com
Phone
+6281377527094
Journal Mail Official
syahriati.ump@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Marwah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Palembang
ISSN : 29860075     EISSN : 29854881     DOI : 10.32502
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MARWAH HUKUM adalah jurnal nasional yang memuat hasil kajian atau penelitian bidang hukum yang difokuskan pada: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I) Bernika Resvia; Yudistira Rusydi; Hasanal Mulkan
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5591

Abstract

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana  pencurian  bahan bahan pokok  yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat  pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor  Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari  hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana  pencurian  bahan bahan pokok  yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah  keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel,  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian  peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik  Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat  pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan  peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain  Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka  afek jera kepada pelaku pencurian  di Ritel atau pasar swalayan.  The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of 2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the Ilir Barat I sector police area, especially against perpetrators of theft committed at retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con controversies because with this Perma the thieves can protect and make the perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are only caught hands so that even though the development of the victims and the police cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat I Sector Police in the city of Palembang. In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation, because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or supermarkets.
DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN Gocha Narcky Ranggalawe; Ino Susanti; Kamal Fahmi
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5600

Abstract

Aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas pertambangan tanpa izin telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yang kondusif serta munculnya berbagai konflik sosial, dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas pertambangan tanpa izin, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Unlicensed mining activities carried out by the community last for years and are a legacy passed down from generation to generation. Where the illegal gold mining activities carried out using traditional methods have had a huge impact, not only on the sustainability of the environmental ecosystem, but also on the lives of the people who live around mining areas, including the threat of mining accidents and the spread of diseases caused by Pollution of hazardous chemicals in soil and water. In fact, mining activities without permits have reduced regional income from the mining sector, disrupted a conducive investment climate and the emergence of various social conflicts. criminal sanctions against parties involved in illegal gold mining activities in accordance with the provisions contained in laws and regulations and non-penalty by encouraging the government to increase efforts to foster, supervise and control the management of mining business activities and change the mindset of the community in carrying out mining activities through a business partnership program with companies holding mining business permits.
KADERISASI PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA MENYONGSONG PEMILU 2024 Conie Pania Putri; Evi Purnama Wati
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6486

Abstract

Abstrak. Keterlibatan perempuan pada dunia politik masih menjadi sebuah permasalahan yang menghambat berpartisipasinya perempuan dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan sedikitnya perempuan yang ikut serta dalam Pemilu. Agar perempuan dapat Mendorong perumusan kebijakan yang memperhatikan aspek gender maka ia harus berpartisipasi aktif dalam praktik politik dengan mengambil posisi politik di pusat di pemerintah dan provinsi, kabupaten, kota. struktur sosial para perempuan yang berbeda merupakan nilai penting supaya dalam hal ini perempuan akan terwakili di dalam ranah politik. Metode dan prosedur hukum standar digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian tentang peraturan perundang-undangan (statue approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah primer,sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif relevansinya dengan masalah penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang eksploratif dan argumentatif. hasil penelitian yang didapat adalah penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kaderisasi yang dilakukan bagi kaum perempuan agar dapat unggul di Pemilu 2024 dengan memberikan pendidikan atau pendiklatan kepada seluruh kader baru yang masuk ke dalam partai politik masing-masing dan diberikan pelatihan yang memadai agar para kader baru memiliki dasar yang kuat dalam berpolitik.
HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN HUKUM SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 006/PUU-II/2004 Lina Maulidiana; Ujang Bambang Adriyanto; Andrew Carlos Alamanzo
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8256

Abstract

ABSTRAK : Dalam mengetahui imunitas advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004. Kewajiban seorang advokat untuk melindungi kliennya semaksimal mungkin adalah bagi seorang advokat untuk mencari upaya hukum yang tersedia dan jalan yang menguntungkan kliennya dari segala kerugian yang ditimbulkan oleh kliennya, terlepas dari upaya terbaik, intelektual, kemampuan, profesional dan pribadi, Professional dan komitmen.  Penelitian hukum yang berjudul dengan hak imunitas Advokat dalam pembelaan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis ke dalam norma hukum/Undang-Undang, kemudian penelitian hukum menempatkan hukum sebagai suatu sistem pembentuk norma. Metode atau alat untuk mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yang dapat membantu dan sebagai penelaah kualitatif bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat dari tanggung jawab dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak lepas dari alasan hukum, bahwa sebelum Undang-Undang Advokat diterbitkan, keberadaannya dalam menghadapi pelanggaran hukum ketika menjalankan kekuasaan, karena Undang-Undang tidak memberikan perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan praktiknya, namun setelah terbitnya pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi, hakimunitas advokat diperpanjang di luar pengadilan ketika pelaksanaan hak telah memberikan hak imunitas atau imunitas hukum pada Advokat yang berpraktik. Kata kunci: Hak imunitas, Pembelaan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi.ABTRACT:In knowing the immunity of advocates after the decision of the Constitutional Court and analyzing the right to immunity of advocates based on the decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-II/2004. The obligation of an advocate to protect his client as much as possible is for an advocate to seek available legal remedies and ways that benefit his client from all losses incurred by his client, regardless of his best efforts, intellectual ability, professional and personal, professional and commitment. Legal research entitled Advocate immunity in legal defense after a Constitutional Court ruling is normative legal research, normative legal research is legal research written into legal norms/laws, then legal research places law as a system of forming norms. A method or tool for collecting data with a documentation method that can help and as a qualitative reviewer of library materials. The results of this study indicate that the advocate's right to immunity from responsibility in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates cannot be separated from legal reasons, that before the Advocate Law was issued, its existence in facing violations of the law when exercising power, because the Law does not provide legal protection for advocates who carry out their practice, but after the issuance of article 16 of Law Number 18 of 2003 and the decision of the Constitutional Court, the advocate's judgeunity was extended outside the court when the exercise of rights has given the right of immunity or legal immunity to practicing advocates.Key-words: Immunity right, Legal Defense, Constitutional Court Decision
ARBITRASE DAN KESEIMBANGAN ANTARA KEADILAN DAN EFISIENSI: PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA Sama'un - Sama'un; Deddi Fasmadhy Satiadharmanto
Marwah Hukum Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v2i2.8486

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.[1] Fokus utama penelitian ini adalah untuk menemukan model-model Penyelesaian Sengketa yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah model studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan buku, artikel, jurnal, dan turots sebagai sumber data penelitian.[2] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, praktik penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah ditemukan. Hal ini terbukti dengan temuan landasan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dari Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, nabi Muhammad SAW terlibat dalam negosiasi dengan Suhail Bin ‘Amr sebagai negosiator kaum musyrik dalam perjanjian hudaibiyah.[3] Beliau juga berperan sebagai mediator dalam mendamaikan perselisihan antara dua orang dari kalangan ansor terkait hak kebendaan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa nabi Muhammad SAW mendukung praktik arbitrase yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa’ad Bin Muadz.[4]Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Al-Qur'an, Al-HaditsAbstract. This research aims to explore the basis of Alternative Dispute Resolution (APS) which includes mediation, negotiation, conciliation and arbitration in Islamic law, which is sourced from the Al-Qur'an and Al-Hadith. The main focus of this research is to find the Dispute Resolution models used during the time of the Prophet Muhammad. The research method used is a library study model with a descriptive qualitative approach, relying on books, articles, journals and textbooks as sources of research data. The research results show that during the time of Rasulullah SAW and his friends, the practice of resolving disputes through Alternative Dispute Resolution (APS) was discovered. This is proven by the findings of the basis for negotiation, mediation, conciliation and arbitration from the Al-Qur'an and Hadith. Apart from that, the Prophet Muhammad SAW was involved in negotiations with Suhail Bin 'Amr as a negotiator for the polytheists in the Hudaibiyah agreement. He also played a role as a mediator in reconciling a dispute between two members of the Ansor regarding property rights. In addition, research found that the Prophet Muhammad SAW supported the arbitration practice carried out by Abu Syuraikh and Sa'ad Bin Muadz.Keywords: Alternative Dispute Resolution, Al-Qur'an, Al-Hadith[1] Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) | Fatkhurakman | JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAHAlternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/17058[2] Studi Kepustakaan adalah: Tujuan, Sumber, Metode dan JenisStudi Kepustakaan adalah: Tujuan, Peran, Sumber, Strategi, Metode dan Jenis - Studi kepustakan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/[3] https://kemenag.go.id/read/napak-tilas-perjanjian-hudaibiyah-glx4[4] Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2002). Sahih Al-Bukhari. Riyadh: Darussalam.
Peran Undang-Undang NO.7 Tahun 2014 Pada Kegiatan Mengatasi Dampak Negatif Dari Perdagangan Internasional Penyelundupan Barang Secara Ilegal Dari Luar Negeri Ke Dalam Negeri Ledy Wila Yustini; Syalwa Rizki Syaqila; Sarkowi Sarkowi
Marwah Hukum Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i1.9436

Abstract

Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di suatu negara,secara keseluruhan Perdagangan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para pelaku usaha,tetapi juga kepada masyarakat luas melalui peningkatan kesejahteraan hidup. Perdagangan Internasional merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan Perdagangan,yang dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor impor,memajukan industri,memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, selain itu perdagangan internasional juga bermanfaat untuk meningkatkan devisa negara, dan mempererat hubungan Kerjasama antar Negara. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa sumber hukum yang penting adalah perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian multilateral, regional, atau bilateral, yang semuanya mengikat para pihak yang terlibat dan tunduk pada aturan hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional, di sisi lain, merupakan praktik yang diakui dan diikuti oleh negara-negara yang berhubungan dalam perdagangan internasional.Dengan adanya dampak positif diatas,tentunya kegiatan Perdagangan Internasional juga mempunyai dampak negatif seperti Ketergantungan ekonomi yang berdampak terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan luar negeri negara-negara mitra perdagangan,Kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin dalam suatu negara, terutama jika manfaatnya tidak merata atau tidak didistribusikan dengan adil, Masalah sosial seperti penggunaan buruh anak dan buruh paksa dalam rantai pasok global. Pada jurnal ini saya akan membahas tentang Penanganan penyelundupan barang ke dalam negeri yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
E-Government Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara: Tinjauan Terhadap Kebijakan Digital Pemerintah Saan Saan
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10849

Abstract

Praktik Transformasi digital pemerintahan Indonesia telah menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan tata usaha negara, di mana produk electronic government (e-government) kini menjadi objek sengketa yang memerlukan konstruksi hukum yang adaptif. Penelitian ini menganalisis legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada harmonisasi regulasi digital dengan prinsip-prinsip hukum acara peradilan. Landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan legitimasi fundamental bagi pengakuan e-government dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadaptasi untuk mengakomodasi produk digital pemerintah yang memenuhi kriteria penetapan tertulis, konkret, individual, dan final. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkuat dasar hukum bagi tindakan administratif digital melalui pengaturan wewenang pemerintah dalam ranah elektronik dan pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah  . Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara telah memperoleh pengakuan yuridis yang solid, namun menghadapi tantangan dalam aspek harmonisasi procedural dan substantive. Harmonisasi regulasi e-government dengan hukum acara peradilan tata usaha negara memerlukan adaptasi multidimensional yang mengintegrasikan due process, transparency, dan accountability dalam lingkungan digital untuk mewujudkan kepastian hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Peran Preventif Dan Kuratif Notaris Dalam Sengketa Waris M Adi Saputra; Firdaus Akbar; Dewi Mulyati
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10911

Abstract

Inheritance disputes constitute one of the most prevalent family conflicts in Indonesia, primarily caused by unclear testamentary intentions, differing perceptions of fairness in inheritance distribution, and limited public understanding of the pluralistic inheritance law system. The coexistence of customary law, Islamic law, and civil law often leads to legal uncertainty and increases the potential for disputes among heirs. In this context, notaries play a strategic role as public officials authorized to draw up authentic deeds and provide legal certainty and protection. This study aims to analyze the preventive and curative roles of notaries in inheritance disputes, particularly through the drafting of wills, certificates of inheritance, and inheritance distribution deeds, as well as their involvement in non-litigation dispute resolution. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that notaries perform a preventive role by preventing inheritance disputes through the preparation of authentic deeds and legal counseling, and a curative role at the pre-litigation stage by facilitating agreements and conducting non-litigation mediation. Nevertheless, the authority of notaries is strictly limited once inheritance disputes enter judicial proceedings.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF SUBSTANSI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani; Serlika Aprita; Atika Ismail
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5465

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM M Novrianto; Antoni Antoni
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6519

Abstract

Abstrak. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode hukum normatif, dimana semua bahannya lebih mengacu pada norma hukum dalam peraturan hukum, penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder menyelidiki masalah sehingga sesuai dengan hasil dan teknik pengumpulan bahan hukum. dengan teknik normatif dan kaitannya dengan penelusuran literatur, sehingga nantinya dapat diperoleh hasilnya berupa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya KDRT menunjukkan adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikologis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Page 1 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2026): Januari Vol 3, No 2 (2025): Vol 3, No 2 (2025): MARWAH HUKUM Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM