HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF SUBSTANSI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM

Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)
Serlika Aprita (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)
Atika Ismail (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)

Marwah Hukum
Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.