<![CDATA[Indonesia, dengan potensi lahan seluas 12 juta hektare untuk pengembangan bioetanol dan target mencapai 1,2 juta kiloliter produksi bioetanol pada tahun 2030, berkomitmen dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil melalui transisi ke energi terbarukan. Bioetanol, sebagai salah satu solusi dalam transisi energi, memiliki potensi untuk mempercepat pencapaian target energi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terkait konflik tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat (MHA). Meskipun UU No. 39 Tahun 2014 tentang “Perkebunan” mengakui hak ulayat, namun penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) masih sering terabaikan, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi MHA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum MHA dalam agenda transisi energi berupa pemanfaatan bioetanol di Indonesia saat ini, serta merumuskan mekanisme implementasi Impact Benefit Agreement (IBA) dalam menjamin partisipasi aktif dan memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam agenda transisi energi. Bentuk dari peraturan hukum nasional dapat merujuk pada komparasi hukum negara Kanada. Peraturan tersebut mencakup aspek yang meliputi subjek hukum IBA, prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan, lembaga pengujian dan pengawasan, pengaturan syarat klausul perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Rekonstruksi hukum tersebut kemudian dilakukan dalam UU 39/2014 tentang “Perkebunan”, PP 22/2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, serta Perpres 40/2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).”]]>
Copyrights © 2026
