cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rayhan Naufaldi Hidayat., S.H., M.H.
Contact Email
rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 31244459     DOI : https://doi.org/10.15408/enbfhh68
Core Subject :
This is a peer-reviewed journal published by Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The journal aims to disseminate research findings in the fields of law and human rights. The journal focuses on scholarly discussions covering a wide range of legal issues, including human rights protection and minority studies. It provides a platform for legal analysis, empirical research, case studies, book reviews, and critical commentaries on recent legal developments. With a strong commitment to academic excellence and intellectual integrity, the journal serves as a reliable and authoritative forum for scholars, practitioners, and researchers seeking to understand and explore the dynamics of the legal world. The journal is published biannually, with issues released in June (first edition) and December (second edition).
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019 - 2020 Aprilia Angga Pratiwi; Rosiana Rosiana; Hotnidah Nasution
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.44551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan memahami peran AJI Jakarta serta LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 – 2020. Profesi wartawan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang dilindungi oleh hukum. Namun dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran, penghambatan, intimidasi, kriminalisasi, pelarangan liputan, perusakan alat dan hasil liputan hingga kekerasan fisik kepada para wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, terutama saat meliput aksi demonstrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris (sosiologis) dengan data yang diperoleh melalui wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, serta mengambil data dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan memiliki dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif sebelum terjadinya kejahatan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan perlindungan hukum represif setelah terjadinya kejahatan dengan pemberian sanksi atau pemidanaan. Lembaga profesi AJI Jakarta dan LBH Pers memiliki peran dan kontribusi penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam liputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020. Hal ini ditinjau melalui dua upaya penanggulangan, yaitu upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal melalui pencegahan di sektor kebijakan sosial, seperti sosialisasi, kampanye, advokasi, pelatihan hukum, penyediaan ruang pelaporan baik seacra langsung maupun media online, fasilitas savehouse, pendampingan hukum (standby lawyer) dan sebagainya. Adapun upaya penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya utama, dalam penelitian ini penerapan upaya penal adalah melalui pemberlakuan Undang-Undang Pers.
Analisis Kebijakan Kepemilikan Tunggal Melalui Penggabungan Bank Perekonomian Rakyat Terhadap Stabilitas Ekonomi Celine Aulia Desfani; Nahrowi Nahrowi; Raditya Permana
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.47252

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan kebijakan kepemilikan tunggal dalam POJK Nomor 39 Tahun 2017, penerapan secara langsung kebijakan ini belum efektif untuk semua BPR, serta dampak penggabungan terhadap beberapa BPR yang berbeda dari segala aspek dan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam keefektifan kebijakan ini dengan penerapannya untuk semua perusahaan khususnya dalam lingkup BPR.
Formulasi Hybrid-Tribunal Court berbasiskan Representasional pada Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Penyelesaian HAM Berat Hana Haura Lahfah Irawan; Sainina Miftahullia; Achmad Hudan Hidayat; Deandra Aisah Nurbalya
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.47334

Abstract

Penelitian ini berfokus membahas pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang masih belum memiliki titik terang hingga saat ini, salah satu penyebabnya adalah pembentukan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia yang masih diintervensi oleh kepentingan politik. Tujuan penelitian ini adalah upaya memberikan solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui konsep baru Hybrid Tribunal Court pada Pengadilan HAM ad hoc. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih banyak permasalahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, salah satunya adalah belum efektifnya Pengadilan HAM ad hoc yang ada. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya dianggap kepentingan politik karena harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan Komnas HAM. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya baru seperti pembentukan Hybrid Tribunal Court dengan asistensi ICJ pada Pengadilan HAM ad hoc di.
Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi Nabila Filfaberi; Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani; Muhammad Rifqy Hakim; Revita Putri Sadewi
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.47335

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan konstitusi menjamin HAM secara tertulis kepada setiap warga negara, namun demikian tidak sedikit warga negara indonesia maupun asing yang memanfaatkan artificial intelligence (AI) dan melanggar nilai-nilai fundamental tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui penegakan hukum kepada warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan AI dan urgensi pembentukan undang-undang Khusus penyalahgunaan AI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, proses pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, analisis data gagasan dan kesimpulan. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada WNA dilakukan dengan dua cara deportasi dan pengadilan. Jika pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan WNA tidak terlalu serius maka hukuman yang diberikan berupa sanksi administratif berupa deportasi, apabila pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan WNA cukup serius maka hukuman yang diberikan kepada WNA dapat mengarah pada penahanan atau denda. Urgensi pembentukan UU khusus penyalahgunaan AI sangat penting berdasarkan temuan sensity, yang dimana kejahatan berbasis AI setiap tahun kian meningkat serta dampak kerugian yang dialami korban sangat serius hingga berdampak terhadap psikologis dan emosional korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN HAM KE-5 DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL PALESTINA dyah Ayu Deliyanthi; Mahfud Mahfud; Masyrofah Masyrofah
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.48599

Abstract

Penelitian ini membahas suatu kejahatan ekosida yang telah menjadi ancaman serius dalam konflik bersenjata modern, seperti yang terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina. Ekosida, yang merujuk pada perusakan lingkungan secara sistematis dan masif, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mencederai hak asasi manusia (HAM) masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan HAM ke-5 dalam kerangka hukum humaniter internasional. Studi ini juga mengkaji dampak kejahatan ekosida dalam konteks genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina, khususnya dalam menghancurkan sumber daya vital, seperti tanah, air, dan infrastruktur. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum humaniter internasional telah mengatur perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, kejahatan ekosida belum sepenuhnya diakui sebagai pelanggaran serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Sebab dampak kejahatan yang dilakukan oleh Israel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berkepanjangan di Palestina, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah merekomendasikan penguatan regulasi internasional melalui pengakuan ekosida sebagai kejahatan HAM dalam Statuta Roma, serta peningkatan peran lembaga internasional seperti ICC dalam menangani kejahatan lingkungan di wilayah konflik. Upaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan hak masyarakat terdampak juga menjadi prioritas untuk menciptakan keadilan bagi manusia dan lingkungan.     
DAMPAK YURIDIS PAILITISASI PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES TERHADAP KREDITOR Mumtaz Raudatul Firdausyiah; Ria Safitri; Nisrina Mutiara Dewi
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i1.48639

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses pailitisasi PT. Merpati Nusantara Airlines, serta untuk mengetahui dampak yuridis dari pailitisasi tersebut terhadap para kreditor. Fokus kajian berada pada dampak hukum yang ditimbulkan terhadap berbagai jenis kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren yang secara keseluruhan mengalami kerugian dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan. Berdasarkan data dan hasil analisis dalam perkara pailit PT. Merpati Nusantara Airlines, proses kepailitan tidak mampu memberikan kepastian hukum maupun pemenuhan hak secara proporsional bagi para kreditor, terutama bagi kreditor konkuren yang berada dalam posisi paling lemah. Di sisi lain, negara sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan BUMN ini belum menunjukkan keterlibatan yang memadai, sehingga turut memperkuat dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang memiliki piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis dan deskriptif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan kepailitan dalam kasus ini. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara praktik kepailitan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pailit PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pelaksanaannya belum mampu menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak bagi para kreditor. Terbatasnya harta pailit menyebabkan para kreditor tidak dapat memperoleh pelunasan secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan BUMN dan pembaruan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
Problematika Penebangan Liar Sebagai Krisis Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Sistem Bumi Di Era Antroposen Ciptaning Deria Pinasti
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50002

Abstract

Era Antroposen menandai fase ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang memengaruhi perubahan lingkungan global dan mengganggu keseimbangan sistem bumi. Salah satu manifestasi krisis lingkungan hidup pada era ini adalah praktik penebangan liar yang dilakukan tanpa izin dan mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Penebangan liar tidak hanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga berdampak sistemik terhadap biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, seperti meningkatnya emisi karbon, terganggunya siklus hidrologi, degradasi tanah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kondisi ini menunjukkan bahwa penebangan liar merupakan krisis lingkungan hidup yang tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan perlu dianalisis melalui perspektif sistem bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika penebangan liar sebagai krisis lingkungan hidup di era Antroposen berdasarkan paradigma sistem bumi dan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum dalam pencegahan dan pemberantasan penebangan liar, implementasinya masih menghadapi kendala struktural, khususnya lemahnya pengawasan dan tata kelola kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penegakan hukum, kebijakan berkelanjutan, serta pergeseran paradigma dari antroposentris menuju perlindungan sistem bumi.
Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Indonesia Salwa Binta Tsania
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interelasi penggunaan media sosial terhadap proses pengambilan keputusan politik pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2024 di Indonesia. Pemilih pemula, yang didominasi oleh Generasi Z, memiliki karakteristik unik sebagai digital native yang mengandalkan platform digital sebagai sumber informasi utama. Namun, fenomena ini diiringi dengan tantangan berupa penyebaran disinformasi (hoaks) dan pengaruh algoritma filter bubble. Dengan menggunakan Metode Penelitian berupa pendekatan kualitatif deskriptif dan landasan teori demokrasi partisipatif serta teori representasi Hannah Pitkin, penelitian ini membedah bagaimana konten visual di platform seperti TikTok dan Instagram mengonstruksi persepsi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam mengubah orientasi politik pemilih pemula melalui pencitraan simbolik dan viralitas konten. Meskipun meningkatkan partisipasi digital, terdapat ancaman terhadap integritas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 akibat paparan kampanye hitam. Maka dari itu, penguatan literasi digital menjadi prasyarat mutlak bagi pemilih pemula agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dari manipulasi opini di ruang siber.
Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memanfaatkan Teknologi Blokchain Dan Mata Uang Crypto Elma Aulia Muslim
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50005

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan blockchain dan mata uang kripto yang menawarkan efisiensi, desentralisasi, serta kecepatan transaksi lintas negara. Namun, inovasi tersebut tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya modus baru tindak pidana pencucian uang. Karakteristik blockchain yang bersifat peer-to-peer, pseudonim, dan sulit dimodifikasi telah dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, memindahkan, serta menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Pola pencucian uang berbasis aset kripto tidak lagi mengikuti tahapan konvensional seperti placement, layering, dan integration, melainkan berkembang dalam bentuk penggunaan mixers, privacy coins, decentralized exchanges, serta penyimpanan nilai dalam cold wallet yang sulit dilacak. Di Indonesia, modus ini menjadi tantangan bagi PPATK dan aparat penegak hukum, terutama ketika penelusuran harus melibatkan analisis jejak digital di jaringan terdistribusi yang tidak tunduk pada otoritas tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tren global penggunaan teknologi blockchain, berbagai modus pencucian uang berbasis aset digital, serta hambatan hukum dan teknis yang timbul dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta implikasinya terhadap sistem pembuktian dan pemulihan aset.
Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Era Globalisasi Salfira Az Zahra
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50008

Abstract

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Arus budaya global, fragmentasi identitas, serta meningkatnya polarisasi sosial berpotensi melemahkan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional warga negara Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan multikultural, serta apakah warga negara Indonesia mampu mempertahankan identitas nasionalnya di tengah perubahan global tersebut. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: (1) bagaimana peran pendidikan Pancasila dan multikulturalisme dalam penguatan identitas nasional, (2) sejauh mana hasil penguatan identitas nasional tercermin pada sikap dan perilaku warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan identitas nasional pada warga negara Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan, namun tidak berlangsung secara otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan pendidikan yang kontekstual, dialogis, dan inklusif, serta dukungan kebijakan publik dan literasi digital. Dengan demikian, penguatan identitas nasional perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review