<![CDATA[Salah tangkap (error in persona) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian materiil, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Kasus Pegi Setiawan, yang status tersangkanya dibatalkan melalui Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg akibat ketidaksesuaian identitas Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hak tersangka di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi korban salah tangkap serta urgensi pemulihan martabat melalui rehabilitasi dan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan sistemik pada Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Pasca-pembebasan, pemulihan martabat dan tuntutan ganti kerugian seperti yang dialami Pegi terkait kehilangan pekerjaan dan penyitaan aset tidak berjalan otomatis oleh negara, melainkan membebani korban melalui birokrasi administratif yang rumit. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi regulasi yang mewajibkan hakim mencantumkan rehabilitasi dan kompensasi secara otomatis dalam amar putusan demi memangkas ketidakadilan prosedural bagi korban.]]>
Copyrights © 2026
