Jurnal Fatwa Hukum
Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BERMAIN LAYANGAN DI KOTA PONTIANAK

NIM. A1011181045, DITA KURNIA NANDIA (Unknown)



Article Info

Publish Date
05 Dec 2022

Abstract

ABSTRAC Permainan layangan merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang harus dilestarikan, mainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun pada kenyataannya permainan layangan ini merupakan suatu permainan yang dilarang karena pemain layangan pada masa kini memainkannya dengan tidak melihat dampak dari apa yang dapat ditimbulkan. Sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan bermain layangan di Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival dan budaya atas izin Walikota. Sanksi yang diterima oleh masyarakat yang memainkan layangan belum mampu untuk memberikan efek jera atau dampak positif bagi masyarakat. Rumusan masalah : Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Bermain Layangan Di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Secara Efektif ?.Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Penegak Hukum dalam menangani pelanggaran bermain layangan di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran bermain layangan di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat serta masih adanya sikap toleransi yang diberikan kepada pemain layangan yang dibawah umur 17 tahun yang membuat kurang tegasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan mengenai tentang permasalahan yang ada adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat bertindak lebih tegas dalam menindak lanjuti orang yang bermain layangan tanpa adanya sikap toleransi bagi yang memainkan layangan karena bagi setiap orang yang memainkan layangan sudah pasti tahu akibat atau dampak yang ditimbulkan bagi orang yang memainkan layangan.Kata Kunci : Layangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penegakan Hukum. ABSTRAKKite game is one of the traditional games in Indonesia that must be preserved, this toy is usually played by children to adults. But in reality this kite game is a game that is prohibited because today's kite players play it without seeing the impact of what it can cause. There is already a Regional Regulation that regulates the prohibition of flying kites in Pontianak City except for festivals and cultural activities with the permission of the Mayor. The sanctions received by people who fly kites have not been able to provide a deterrent effect or a positive impact on society. Formulation of the problem: Why is Law Enforcement Against Violations Flying Kites in the City of Pontianak Not Implemented Effectively?The purpose of this research is to find out the factors that hinder law enforcement in dealing with kite flying violations in Pontianak City. In this study the authors used the empirical legal research method, which is a legal research method that uses facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.The factors that cause kite flying violations in Pontianak City have not been implemented effectively due to the lack of legal awareness that occurs in the community and the tolerance attitude given to kite players under the age of 17 which makes the Civil Service Police Unit officers less assertive.The recommendation that the author can convey regarding the existing problems is that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) can act more decisively in following up on people flying kites without any tolerance for those who fly kites because everyone who plays kites knows the consequences. or the impact it has on the person flying the kite.Keywords: Kites, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Enforcement Law.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...